China Peringatkan Keras Kebangkitan Militerisme Jepang, Soroti Sikap PM Takaichi

Beijing menegaskan tidak akan membiarkan kebangkitan Militerisme Jepang, menyusul kekhawatiran atas pernyataan PM Sanae Takaichi dan meningkatnya dukungan sayap kanan di negara tersebut.

Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi kebangkitan militerisme di Jepang. Beijing menegaskan tidak akan membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar balik roda sejarah. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (12/12).

Peringatan tersebut muncul di tengah ketegangan hubungan bilateral, terutama setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025, mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam skenario konflik Taiwan. Takaichi menyebut militerisasi China terhadap Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang".

Guo Jiakun menekankan bahwa militerisme Jepang adalah musuh umat manusia di seluruh dunia. China bertekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan rakyat yang mencintai perdamaian demi menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional pascaperang.

Sikap Tegas China Terhadap Militerisme Jepang

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mendesak Jepang untuk secara tegas memutuskan hubungan dengan militerisme masa lalu. Ia juga meminta Jepang mengambil tindakan nyata untuk menyingkirkan bayang-bayang militerisme yang masih membayanginya hingga kini.

Guo Jiakun mengkritik pemerintah Jepang yang dinilai telah lama mendukung gerakan regresif kelompok sayap kanan. Beberapa perdana menteri dan tokoh politik Jepang bahkan memberikan penghormatan di Kuil Yasukuni, tempat para penjahat perang dihormati.

"China tidak akan pernah membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar balik roda sejarah, tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal mencampuri wilayah Taiwan milik China, dan tidak akan pernah membiarkan bangkitnya kembali militerisme Jepang," tegas Guo Jiakun.

Ia juga menyoroti upaya politisi Jepang yang secara terbuka mempertanyakan Pernyataan Murayama. Pernyataan ini merupakan refleksi dan permintaan maaf atas pemerintahan kolonial dan agresi Jepang di masa lalu.

Bangkitnya Kekuatan Sayap Kanan dan PM Sanae Takaichi

Kekhawatiran China semakin diperkuat dengan meningkatnya pengaruh tokoh dan partai sayap kanan di Jepang. Perdana Menteri Jepang saat ini, Sanae Takaichi, dikenal sebagai sosok yang sangat konservatif dan nasionalis dalam spektrum politik Jepang.

Takaichi, yang menjadi PM pada 21 Oktober 2025, kerap mengunjungi Kuil Yasukuni. Kuil di Tokyo ini dipandang oleh negara-negara tetangga sebagai simbol kuat militerisme Jepang di masa lalu.

Selain Takaichi, partai populis sayap kanan Sanseito juga mengalami peningkatan dukungan signifikan. Partai tersebut berhasil meraih 15 kursi di parlemen majelis tinggi dari sebelumnya hanya satu kursi. Slogan "Jepang Pertama" yang diusung Sanseito terinspirasi dari "Amerika Pertama" milik Donald Trump.

Pendiri Sanseito, Sohei Kamiya, yang merupakan mantan manajer supermarket, menyebut Trump memberikan pengaruh bagi "gaya politiknya yang berani". Partai ini mendapatkan popularitas melalui kampanye anti-vaksin dan anti-globalisme untuk masyarakat yang tidak puas dengan partai-partai konvensional.

Kontroversi Sejarah dan Implikasi Regional

Guo Jiakun juga menuduh pihak Jepang mencoba menutupi kejahatan perang dan mengubah sejarah agresinya melalui revisi buku teks. Tindakan ini disebut sebagai tantangan terang-terangan terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II dan penghinaan terhadap hati nurani manusia.

Mantan PM Jepang Tomiichi Murayama pada tahun 1995 mengeluarkan "Pernyataan Murayama" yang menyampaikan "penyesalan yang mendalam" dan "permintaan maaf yang tulus” atas penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan dan agresi Jepang. Upaya mempertanyakan pernyataan ini memicu kekhawatiran.

Pernyataan PM Takaichi mengenai Taiwan juga mengindikasikan potensi keterlibatan Jepang dalam konflik regional. Hal ini menambah kekhawatiran China akan bangkitnya kembali Militerisme Jepang dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Meskipun Sanseito mengklaim tidak mempromosikan xenofobia, mereka menyuarakan ketidaknyamanan masyarakat Jepang terhadap kurangnya aturan penerimaan orang asing. Isu ini mencakup pelajar, pekerja, hingga wisatawan yang dianggap berperilaku tidak sopan dan tidak menghormati norma kesopanan di Jepang.

Sumber: AntaraNews