China Tolak Komentari Pembubaran DPR Jepang oleh PM Takaichi, Sebut Urusan Internal

China menolak berkomentar terkait keputusan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan DPR Jepang untuk pemilu sela, menegaskan ini adalah urusan internal Tokyo. Keputusan ini memicu dinamika politik jelang pemilu.

Beijing, 24 Januari (ANTARA) - Pemerintah China menyatakan penolakannya untuk mengomentari tindakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang membubarkan majelis rendah parlemen. China menganggap langkah tersebut sebagai urusan internal Negeri Matahari Terbit. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (23/1).

Guo Jiakun menegaskan, "(Pembubaran majelis rendah) adalah urusan internal Jepang. Kami tidak punya komentar mengenai hal itu," saat merespons pertanyaan wartawan. Sikap ini menunjukkan posisi netral China terhadap dinamika politik domestik Jepang. Pembubaran DPR Jepang ini dilakukan untuk menggelar pemilu sela demi mendapatkan mandat publik yang lebih kuat.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat (23/1) untuk menyelenggarakan pemilu sela pada 8 Februari 2026. Tujuannya adalah untuk memperoleh mandat publik yang segar bagi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya. Keputusan ini diambil setelah kabinet Takaichi menyetujui pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 kursi, menyusul pembentukan koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

Reaksi China dan Alasan Pembubaran DPR Jepang

Pemerintah China memilih untuk tidak campur tangan dalam urusan politik domestik Jepang, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, secara eksplisit menyatakan bahwa pembubaran majelis rendah adalah "urusan internal Jepang" dan mereka "tidak punya komentar mengenai hal itu." Sikap ini mencerminkan prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negeri China. Hal ini juga menunjukkan kehati-hatian dalam menanggapi peristiwa politik di negara tetangga.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengambil keputusan untuk membubarkan DPR Jepang pada Jumat (23/1) dengan tujuan utama mendapatkan mandat langsung dari publik. Masa jabatan anggota parlemen Jepang saat ini seharusnya baru berakhir pada tahun 2028. Namun, pemerintahan Takaichi, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, merasa belum memperoleh dukungan publik yang kuat, terutama setelah terbentuknya koalisi baru pada bulan yang sama.

Pembubaran ini merupakan yang pertama kali dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun terakhir. Langkah ini menunjukkan keinginan kuat PM Takaichi untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya melalui jalur demokrasi. Proses ini juga menandai pemilu pertama bagi Takaichi sebagai perdana menteri, di mana koalisi pemerintahannya saat ini hanya memegang mayoritas tipis di DPR dan berstatus minoritas di Dewan Penasihat.

Dinamika Politik dan Koalisi Baru di Jepang

Pembubaran DPR Jepang secara otomatis memulai masa kampanye singkat, yang diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan sengit antara pemerintah dan oposisi. Koalisi baru yang dibentuk antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang menjadi fondasi bagi pemerintahan Takaichi dalam menghadapi pemilu sela ini. Pembentukan koalisi ini bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di parlemen, meskipun masih menghadapi tantangan mayoritas.

Di sisi lain, blok oposisi juga telah membentuk aliansi baru bernama Aliansi Reformasi Sentris. Aliansi ini dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, yang sebelumnya merupakan mitra koalisi LDP selama 26 tahun. Aliansi ini resmi diluncurkan pada Kamis (22/1) dengan kekuatan 165 anggota parlemen di majelis rendah. Mereka bertekad untuk mengalahkan blok penguasa konservatif dalam kontestasi mendatang.

Dinamika koalisi dan aliansi ini menunjukkan pergeseran kekuatan politik yang signifikan di Jepang. Pemilu sela ini akan menjadi barometer penting bagi dukungan publik terhadap arah kebijakan yang diusung oleh masing-masing blok. Hasil pemilu akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan dan kemampuan PM Takaichi untuk meloloskan undang-undang penting.

Isu Krusial dalam Kampanye Pemilu

Beberapa isu utama diperkirakan akan mendominasi masa kampanye pemilu sela ini, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan integritas politik. Salah satu isu paling menonjol adalah penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan. Oposisi mengusulkan penghapusan penuh, sementara kubu pemerintah mewacanakan penangguhan untuk meringankan beban rumah tangga akibat inflasi yang berkelanjutan.

Selain itu, isu pendanaan negara juga menjadi perdebatan utama. Hal ini terkait dengan usulan penghapusan pajak konsumsi oleh oposisi dan wacana penangguhan oleh pemerintah. Isu politik dan pendanaan partai, menyusul skandal penggelapan dana yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, juga diperkirakan akan menjadi bagian dari isi kampanye.

Persoalan terkait warga asing dan pariwisata juga tidak luput dari perhatian. Meskipun tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, koalisi berkuasa hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan masih menjadi minoritas di Dewan Penasihat. Kondisi ini membuat pemerintah bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang, menambah kompleksitas isu yang harus dihadapi dalam kampanye.

Kritik dan Masa Kampanye Singkat

Masa kampanye resmi akan dimulai pada Selasa (27/1) pekan depan, yang berarti masa kampanye hanya berlangsung selama 16 hari. Durasi kampanye ini merupakan yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang. Hal ini menuai kritik karena dinilai membatasi waktu pemilih untuk menilai program kebijakan dan kandidat secara mendalam.

Partai-partai oposisi juga mengkritik keputusan pemerintah untuk menggelar pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026, yang dimulai pada April. Mereka menuding pemerintah mengutamakan pertimbangan politik di atas kepentingan negara. Pemilihan majelis rendah sebelumnya digelar pada Oktober 2024, sehingga keputusan untuk mengadakan pemilu sela ini dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan.

Kritik ini menyoroti kekhawatiran akan kurangnya transparansi dan partisipasi publik yang memadai dalam proses demokrasi. Masa kampanye yang singkat dapat menghambat diskusi publik yang komprehensif mengenai isu-isu penting. Hal ini berpotensi merugikan pemilih dalam membuat keputusan yang terinformasi.

Sumber: AntaraNews