Beijing Desak Jepang Cabut Pernyataan Taiwan untuk Hubungan China Jepang yang Konstruktif

Kementerian Luar Negeri China mendesak Jepang untuk mencabut pernyataan kontroversial terkait Taiwan demi menjaga hubungan China Jepang yang konstruktif dan stabil, menyusul ketegangan politik yang meningkat.

Beijing, 22 November - Kementerian Luar Negeri China (MFA) telah merespons keras pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan. China menegaskan bahwa Jepang harus segera mencabut pernyataan tersebut jika benar-benar menginginkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dan stabil.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (21/11), menyatakan bahwa sikap Jepang tersebut telah mengikis fondasi politik hubungan kedua negara. Pernyataan ini muncul di tengah upaya Jepang untuk tetap menjaga hubungan "konstruktif" dengan China.

Ketegangan ini bermula dari pernyataan PM Takaichi pada 7 November 2025 di parlemen Jepang, yang menyebut penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang." Pernyataan ini memicu protes keras dari Beijing dan memperpanjang ketegangan politik.

Respon Tegas China Terhadap Sikap Jepang

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa jika Jepang benar-benar berharap untuk mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Tiongkok dan menjadikan hubungan tersebut konstruktif dan stabil, Jepang perlu segera mencabut pernyataan yang keliru tersebut. Pernyataan PM Takaichi menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata Jepang di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan dan kecaman dari rakyat China.

Mao Ning menambahkan bahwa hal ini telah mengikis fondasi politik hubungan China-Jepang, dan China telah menyatakan penolakannya dengan tegas. Beijing menekankan pentingnya Jepang menjunjung tinggi semangat empat dokumen politik antara kedua negara serta komitmen politiknya, serta mengambil langkah-langkah praktis untuk menghormati komitmennya kepada China.

PM Jepang Sanae Takaichi pada Jumat (21/11) sendiri mengatakan bahwa ia menginginkan hubungan "konstruktif" dengan China. Ia juga menyatakan bahwa sikap negaranya terhadap Taiwan tetap "tidak berubah" di tengah perselisihan yang ada. Takaichi mengutip kesepakatan sebelumnya dengan Presiden Xi Jinping untuk memajukan hubungan strategis dan saling menguntungkan secara komprehensif.

Kekhawatiran Beijing Atas Kebijakan Militer Jepang

Mao Ning juga menyoroti peningkatan kapasitas militer Jepang pasca-Perang Dunia II, yang menurutnya melanggar kewajiban "melucuti senjata sepenuhnya." Jepang, kata Mao Ning, telah melonggarkan pembatasan dan mengupayakan peningkatan militer, termasuk meningkatkan anggaran pertahanan selama 13 tahun berturut-turut.

Selain itu, Jepang telah mengadopsi undang-undang keamanan baru untuk menghapus larangan pelaksanaan hak bela diri kolektif. Mao Ning juga menyebut penggantian "Tiga Prinsip Ekspor Senjata" dengan "Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan" yang melonggarkan pembatasan ekspor senjata, bahkan hingga mengekspor senjata mematikan.

Meskipun mengklaim ingin membangun dunia tanpa senjata nuklir, Jepang justru memperkuat kerja sama dalam pencegahan yang diperluas. Mao Ning mengungkapkan kekhawatiran bahwa Jepang berupaya merevisi tiga prinsip non-nuklirnya untuk membuka pintu bagi pengaturan pembagian nuklir. Semua langkah ini menunjukkan Jepang sedang melepaskan diri dari prinsip yang berorientasi pertahanan semata dan "mempersenjatai kembali" dirinya dengan cepat.

Dampak Ketegangan Politik Terhadap Hubungan Bilateral

Ketegangan politik ini telah menimbulkan dampak konkret pada hubungan bilateral kedua negara. China kembali menutup impor hasil laut Jepang, yang baru dibuka pada 5 November 2025 setelah sempat ditutup sejak Agustus 2023. Larangan ini merupakan respons atas pembuangan air limbah olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi dan menjadi pukulan telak bagi industri makanan laut Jepang.

Pemerintah China juga mengimbau warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang dan mempertimbangkan kembali rencana studi di sana, dengan alasan risiko keselamatan. Dampaknya, maskapai penerbangan China telah mengalami sekitar 491.000 pembatalan tiket pesawat tujuan Jepang sejak Sabtu (15/11), mencakup sekitar 32 persen dari total pemesanan.

Lebih lanjut, pertemuan tiga menteri kebudayaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan yang seharusnya berlangsung pada 23-25 November 2025 di Makau, China, harus ditunda. Ini mencerminkan eskalasi ketegangan yang berdampak pada berbagai sektor hubungan antara kedua negara.

Sumber: AntaraNews