Taiwan memastikan tidak ada kenaikan tarif transportasi umum di tengah gejolak harga bahan bakar. Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun, Kamis (2/4) lalu.
Selain itu, maskapai penerbangan lokal telah sepakat untuk menunda kenaikan harga tiket untuk penerbangan domestik.
"Tarif untuk Taiwan High Speed Rail, Taiwan Railway, sistem metro, dan layanan bus antarkota tidak akan dinaikkan meskipun perang di Timur Tengah menyebabkan harga minyak dunia melonjak," ungkap Cheng Li-chiun dalam konferensi pers mingguan Kabinet di Taipei, seperti dikutip dari Central News Agency.
Cheng menambahkan bahwa setelah melakukan diskusi dengan maskapai penerbangan, tarif untuk penerbangan domestik, termasuk ke pulau-pulau terluar, tidak akan mengalami kenaikan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk "menjamin keadilan" bagi penumpang yang melakukan perjalanan domestik melalui jalur darat dan udara.
Keputusan ini diambil sebagai reaksi terhadap pengumuman Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Taiwan sehari sebelumnya mengenai kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) yang akan mulai berlaku pada 7 April.
Lebih lanjut, Cheng juga menyatakan bahwa cadangan minyak mentah Taiwan aman hingga 20 Juni, sedangkan pasokan gas alam cair (LNG) hingga Mei telah "diatur sepenuhnya."
"Dari 15 kapal tanker LNG yang dibutuhkan untuk bulan Juni, 10 telah dikontrak sejauh ini, dengan pemerintah berusaha mengamankan lima kapal tambahan dari Qatar," ujarnya.
Cheng juga menginformasikan bahwa harga LNG untuk pengguna rumah tangga akan tetap dibekukan pada bulan April, sementara pengguna industri akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen.
Terkait harga bahan bakar, Cheng menjelaskan bahwa harga bensin dan solar telah ditetapkan sesuai dengan tingkat terendah di antara negara-negara tetangga di Asia.
"Langkah tersebut bersama dengan mekanisme stabilisasi harga yang diperluas, yang menyerap setidaknya 60 persen dari setiap kenaikan, telah memastikan bahwa harga bahan bakar di Taiwan tetap lebih rendah dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura," jelas Cheng.
"Tujuan pemerintah adalah memastikan bahwa langkah-langkah stabilisasi harga akan terus berlanjut selama konflik dan tetap diberlakukan setelah pertempuran berakhir hingga ketertiban benar-benar pulih."