KPAI Sebut Ada 6,7 Persen Siswa Tak Tahu Alasan Dimasukkan ke Barak Militer
Memasukkan siswa ke barak militer merupakan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, ada 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka dimasukkan ke barak militer. Memasukkan siswa ke barak militer merupakan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program tersebut,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dikutip dari Antara, Senin (19/5).
Menurut Jasra, temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa.
Jasra mengungkapkan, KPAI telah berkunjung ke Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Dari kunjungan itu, KPAI menemukan penyebab utama para siswa mengikuti program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa. Pertama, karena kebiasaan merokok, disusul perilaku sering membolos sekolah.
“Di urutan ketiga adalah keterlibatan dalam tawuran,” jelasnya.
Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah meluncurkan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang dikenal publik sebagai Pendidikan Barak Militer.
Program ini bagian dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bagian Ketiga Tentang Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra, tertanggal 2 Mei 2025, yang memuat "9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya", yakni pembentukan peserta didik yang cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan sejak 2 Mei 2025 hingga saat ini, menimbulkan beragam tanggapan, baik dukungan maupun penolakan.