Komisi XI Bantah Isu, Tak Ada Pejabat Danantara maupun BUMN di BEI dan OJK

Terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan panitia seleksi (pansel) telah dibentuk untuk mencari pengganti empat pejabat OJK yang mengundurkan diri.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengisian PAW pejabat OJK dan Dirut BEI tidak harus melalui tim seleksi karena menjadi kewenangan Presiden.

Pengunduran diri sejumlah petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat lalu membuka peluang besar bagi **Reformasi Pasar Modal** Indonesia yang lebih kredibel dan berdaya saing.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyerukan pentingnya prinsip meritokrasi dan transparansi dalam pemilihan pejabat OJK baru untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Badan Anggaran DPR memuji pengunduran diri pejabat tinggi Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai langkah etis, memperkuat kepercayaan investor, namun menekankan perlunya reformasi kebijakan *free float*.

Mundurnya jajaran BEI dan OJK diapresiasi Banggar DPR sebagai etika baik. Namun, perbaikan kebijakan free float mendesak untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.

Pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan BEI secara beruntun memicu spekulasi di pasar. Simak mengapa **Kejelasan Pasar Modal Pasca Pengunduran Diri OJK BEI** sangat krusial untuk meredam sentimen negatif dan menjaga kepercayaan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman tidak akan memengaruhi stabilitas operasional Bursa Efek Indonesia dan pasar modal nasional. Simak selengkapnya!

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat lain mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral, menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak. Pengunduran Diri OJK ini diharapkan mendukung langkah pemulihan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa posisi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diisi dari direksi existing, menyusul pengunduran diri Iman Rachman.

Mundurnya Dirut BEI Iman Rachman menjadi sorotan publik, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan keputusan tersebut murni inisiatif pribadi tanpa intervensi pemerintah, sembari OJK siapkan Plt Dirut BEI dari jajaran direksi yang ada.

Anggota DPR RI Edy Wuryanto mendesak penguatan perlindungan tenaga kesehatan menyusul wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dr. Icha, dari NTT. Kasus ini menjadi momentum penting untuk menyoroti urgensi perlindungan Tenaga Kesehatan di Indones

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

DPR RI mengecam keras dugaan intimidasi yang dilakukan anggota DPRD Timor Tengah Utara terhadap dokter Icha, memicu investigasi Kemenkes dan sorotan terhadap perlindungan tenaga kesehatan.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka jutaan lapangan kerja, menyoroti dampak positif yang luput dari perhatian publik.

Pastikan BBM subsidi tepat sasaran! BPH Migas gandeng mahasiswa awasi penyaluran energi agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Tradisi Sedekah Laut di Gempolsewu, Kendal, mendapat dukungan Anggota DPR RI untuk ditingkatkan menjadi agenda nasional, berpotensi besar menggerakkan pariwisata dan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.