Pengunduran Diri Pejabat IDX OJK Dipuji DPR, Sinyal Positif untuk Kepercayaan Investor

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR menyambut baik pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini dinilai sebagai wujud akuntabilitas etis yang positif, memberikan sinyal integritas dan tanggung jawab di kalangan eksekutif bursa, regulator, serta pengawas pasar modal. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa tindakan semacam ini masih jarang terjadi di Indonesia, sehingga patut diapresiasi.

Pengunduran diri ini melibatkan Direktur Utama IDX Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara. Menurut Said Abdullah, keputusan para pejabat ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional. Hal tersebut menjadi indikator penting bagi iklim investasi.

Meskipun demikian, Said Abdullah menekankan bahwa pengunduran diri saja belum cukup untuk mendongkrak kepercayaan investor secara signifikan. Ia menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan yang ada guna menjamin transparansi dan stabilitas pasar. OJK, sebagai regulator pasar, dituntut untuk segera melakukan reformasi, dengan kebijakan free float (saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara publik) menjadi isu mendesak yang memerlukan peninjauan ulang secara komprehensif.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan secara terang-terangan apresiasinya terhadap keputusan pengunduran diri para pejabat tinggi di sektor pasar modal. Ia melihat langkah ini sebagai sinyal positif yang krusial untuk memperkuat keyakinan para investor di Indonesia. Integritas dan rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh eksekutif bursa serta regulator ini diharapkan mampu menjadi preseden baik bagi tata kelola pasar modal ke depan.

Said Abdullah menyambut baik pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan komitmen terhadap etika dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam membangun fondasi pasar modal yang kuat dan terpercaya.

Langkah etis tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih transparan dan adil. Ini adalah elemen vital dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya tindakan nyata seperti ini, kepercayaan publik terhadap institusi pasar modal dapat meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Meskipun pengunduran diri pejabat tinggi merupakan langkah yang patut diapresiasi, Said Abdullah mengingatkan bahwa hal tersebut hanyalah permulaan. Ia menegaskan bahwa perbaikan kebijakan yang substansial mutlak diperlukan untuk benar-benar meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral sebagai regulator pasar, sehingga reformasi internal dan kebijakan menjadi prioritas utama.

Salah satu isu krusial yang disoroti adalah kebijakan free float. Kebijakan ini mengatur persentase saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar. Said Abdullah menggarisbawahi bahwa peninjauan ulang kebijakan free float adalah hal yang mendesak. Kebijakan yang efektif akan memastikan likuiditas pasar yang optimal dan mencegah manipulasi harga.

Reformasi kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan kebijakan yang jelas dan adil, risiko investasi dapat diminimalisir, dan investor akan merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pada tanggal 3 Desember 2025, Komisi XI DPR telah mengadakan rapat kerja penting dengan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (IDX). Pertemuan ini berfokus pada pembahasan dan penyempurnaan kebijakan free float guna meningkatkan operasional pasar modal. Kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif signifikan bagi pasar investasi nasional.

Rapat menyimpulkan bahwa kebijakan free float harus secara bertahap mendorong peningkatan likuiditas, transparansi, kepercayaan investor, dan kedalaman pasar. Untuk mencapai tujuan ini, disepakati pula pentingnya pemberian insentif yang relevan serta pengawasan yang kuat. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi investor domestik dan kepentingan nasional dari potensi risiko pasar.

Selain itu, revisi terhadap perhitungan free float dan persyaratan untuk Penawaran Umum Perdana (IPO) serta perusahaan tercatat juga telah disetujui. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pasar modal dapat secara optimal mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbaikan ini diharapkan dapat menciptakan pasar modal yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Sumber: AntaraNews