Komentar Sekda Jabar soal Dugaan Korupsi di Jamkrida dan MUJ

Herman tak menjelaskan lebih detail soal kasus tersebut. Dia juga tak mau memberikan tanggapan Lebih dalam soal kasus yang tengah disidik Jaksa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, melakukan pengecekan soal kasus dugaan korupsi yang terkait dua BUMD-nya. Yakni PT Migas Utama Jabar (MUJ) dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jabar.

"Soal Jamkrida Jabar nanti kita cek ricek. Untuk MUJ juga demikian," kata Herman saat ditemui di Gedung Sate Bandung, dikutip dari Antara, Senin (16/6).

Herman tak menjelaskan lebih detail soal kasus tersebut. Dia juga tak mau memberikan tanggapan Lebih dalam soal kasus yang tengah disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

Diketahui, Kejari Bandung mengungkapkan saat ini masih menunggu hasil dari penghitungan kerugian negara (PKN) oleh BPK Perwakilan Jawa Barat atas kasus dugaan korupsi yang terkait dengan BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ).

Rugi Miliaran

Surat permohonan untuk dilakukan PKN oleh BPKP, kata Kasipidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan, telah dikirimkan oleh pihak Kejari Bandung sejak April 2025. 

Tak lama setelah penyidik Kejari Kota Bandung menggeledah rumah mantan Direktur Umum PT MUJ, Begin Troys, dan kantor anak usaha MUJ, PT Energi Negeri Mandiri (ENM), pada Senin (14/4) lalu.

Sebanyak 15 saksi dan sejumlah barang bukti, lanjut dia, telah diperiksa dan diamankan kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh anak usaha MUJ yakni PT Energi Negeri Mandiri (ENM) ini yang perkiraan nilai kerugiannya sampai Rp86,2 miliar.

Sementara dalam kasus PT Jamkrida Jabar, Ridha mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan guna pemeriksaan pihak-pihak terkait, juga pengumpulan berbagai barang bukti, serta mencari auditor untuk perhitungan kerugian dari kasus reasuransi tersebut.

Aktivitas reasuransi ini, dinilai kejaksaan ada potensi menyebabkan kerugian negara dan perbuatan melanggar hukum. Mengingat status perusahaan bukanlah merupakan reasuransi sesuai yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun penjaminan.