Kerugian Banjir Padang Pariaman Capai Rp268,5 Miliar, Infrastruktur Rusak Parah
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaporkan kerugian fantastis akibat bencana banjir dan longsor mencapai Rp268,5 miliar. Kerugian Banjir Padang Pariaman ini menghancurkan infrastruktur vital dan merugikan ribuan warga.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, melaporkan estimasi kerugian daerah akibat serangkaian bencana alam mencapai lebih dari Rp268,5 miliar. Bencana ini meliputi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Cuaca ekstrem menjadi pemicu utama kerusakan masif pada infrastruktur vital dan lahan pertanian di Padang Pariaman.
Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, mengonfirmasi angka kerugian tersebut pada Sabtu (29/11). Kerusakan parah terlihat pada berbagai fasilitas publik, termasuk jembatan, jalan, dan irigasi. Infrastruktur ini vital bagi mobilitas dan perekonomian warga. Salah satu dampak paling signifikan adalah ambruknya Jembatan Koto Buruak. Kerugian akibat jembatan ini diperkirakan lebih dari Rp50 miliar.
Dampak bencana ini tidak hanya terbatas pada kerugian material, tetapi juga memengaruhi ribuan warga setempat. Setidaknya 10.575 penduduk tercatat terdampak, dengan ribuan di antaranya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemkab Padang Pariaman telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.
Kerusakan Infrastruktur dan Lahan Pertanian yang Meluas
Estimasi kerugian banjir Padang Pariaman yang mencapai angka fantastis tersebut disebabkan oleh skala kerusakan yang sangat luas. Banyak jembatan ambruk atau rusak, jalan amblas, serta akses vital yang terputus akibat terjangan air dan longsor. Kerusakan ini menghambat aktivitas sehari-hari dan memutus jalur distribusi barang serta jasa di beberapa wilayah.
Salah satu insiden paling menonjol adalah ambruknya Jembatan Koto Buruak di Kecamatan Lubuak Aluang pada Kamis (27/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Jembatan sepanjang 185 meter ini merupakan akses utama bagi warga menuju pusat pemerintahan dan perekonomian. Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut, "Jembatan Koto Buruak baru saja putus. Innalilahi wainnailaihiraji'un, ketika jembatan ini putus ada seorang ibu yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya jatuh bersama jembatan."
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga mengalami kerugian besar. Banjir dan longsor merusak 341 hektare sawah dan 106 hektare lahan jagung. Kerusakan ini tentu akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan dan perekonomian petani di Padang Pariaman. Pemulihan lahan pertanian membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Bencana ini juga merusak banyak rumah warga, bahkan beberapa di antaranya hanyut terbawa arus banjir. Fasilitas pendidikan dan sarana publik lainnya juga tidak luput dari kerusakan. Perbaikan dan pembangunan kembali semua fasilitas ini memerlukan alokasi anggaran yang besar dan upaya koordinasi yang intensif dari berbagai pihak.
Ribuan Warga Terdampak dan Permohonan Bantuan Pemerintah
Dampak sosial dari bencana ini sangat terasa di Padang Pariaman. Sebanyak 10.575 warga tercatat terdampak langsung, dengan ribuan di antaranya harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah telah berupaya maksimal dengan mendirikan sejumlah dapur umum untuk memastikan kebutuhan pangan para pengungsi terpenuhi.
Besarnya kerugian banjir Padang Pariaman dan dampak yang ditimbulkan tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem semata. Rudy Repenaldi Rilis juga menyoroti kondisi sejumlah sungai yang bermuara di Padang Pariaman yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, sungai-sungai tersebut memerlukan normalisasi untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Meskipun Pemkab Padang Pariaman bersama berbagai pihak telah melakukan gotong royong membersihkan aliran sungai beberapa bulan lalu, upaya tersebut belum membuahkan hasil optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana memerlukan solusi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai menjadi prioritas utama.
Melihat skala kerusakan dan keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Padang Pariaman secara resmi meminta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Permohonan ini bertujuan untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Tanpa dukungan dari tingkat yang lebih tinggi, pemulihan pasca-bencana akan menjadi tantangan besar bagi daerah ini.
Sumber: AntaraNews