Pemerintah Pusat Gencarkan Perbaikan Infrastruktur Padang Pariaman Pasca Bencana
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga mulai mengucurkan dana untuk perbaikan infrastruktur Padang Pariaman yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi, dengan total kebutuhan anggaran mencapai triliunan rupiah.
Pemerintah pusat telah memulai upaya signifikan dalam perbaikan infrastruktur Padang Pariaman yang mengalami kerusakan parah. Langkah ini diambil menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan fasilitas umum.
Bantuan dari pemerintah pusat ini merupakan respons terhadap Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Dokumen tersebut merinci kebutuhan anggaran untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyatakan bahwa total kerugian akibat bencana hidrometeorologi tersebut mencapai lebih dari Rp5 triliun, dengan kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur mencapai Rp3,2 triliun. Realisasi bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan daerah.
Anggaran Besar untuk Pemulihan Infrastruktur
Pemerintah pusat secara bertahap merealisasikan proposal yang diajukan Pemkab Padang Pariaman dalam Dokumen R3P. Salah satu alokasi anggaran awal yang telah disetujui adalah untuk perbaikan pipa air bersih senilai sekitar Rp278 miliar.
Proyek perbaikan pipa air bersih ini telah menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana. Bupati John Kenedy Azis menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar proses perbaikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
“Seluruh dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh bencana telah kami laporkan melalui Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut kami serahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis.
Realisasi anggaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah yang terdampak bencana, khususnya dalam memulihkan fasilitas vital yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai bantuan diharapkan terus mengalir sesuai dengan kebutuhan yang telah dilaporkan.
Fokus pada Sektor Pertanian
Selain infrastruktur umum, sektor pertanian di Padang Pariaman juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Pertanian mengucurkan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk memperbaiki lahan pertanian sawah yang rusak akibat bencana.
Anggaran ini disalurkan melalui dana tugas pembantuan pada Satuan Kerja XIII Provinsi Sumbar, dalam bentuk program bantuan pemerintah untuk enam kegiatan utama. Program ini dirancang untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian yang menjadi mata pencarian utama sebagian besar warga.
Adapun enam kegiatan tersebut meliputi:
Optimalisasi lahan ditujukan untuk sawah yang mengalami kerusakan ringan dengan sedimentasi sekitar 10 hingga 30 sentimeter, mencakup area seluas 446 hektare. Sementara itu, program rehabilitasi lahan menyasar sawah dengan kerusakan sedang, di mana sedimentasi lebih tebal (di atas 30 hingga 100 sentimeter) dan minimal terdampak 5 hektare, dengan total 198 hektare lahan yang akan direhabilitasi.
Rencananya, kegiatan optimalisasi lahan sawah akan dimulai pada awal Maret 2026. Selanjutnya, rehabilitasi lahan dijadwalkan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, atau sekitar pertengahan Maret 2026.
Bantuan Perumahan Warga Terdampak
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut berperan aktif dalam pemulihan pascabencana di Padang Pariaman. BNPB telah mengalokasikan dana sekitar Rp5 miliar untuk perbaikan rumah warga.
Bantuan ini ditujukan untuk 310 unit rumah warga di Padang Pariaman yang masuk dalam kategori kerusakan ringan dan sedang. Penyaluran bantuan secara simbolis telah dilakukan oleh pemerintah setempat pada pertengahan Februari 2026.
Dana bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima, memastikan bahwa bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk perbaikan hunian mereka. Inisiatif ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
Sumber: AntaraNews