Mendagri Dorong Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumut, Lima Wilayah Jadi Prioritas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Langkah ini diambil guna memulihkan kondisi daerah yang terdampak parah oleh bencana hidrometeorologi. Rapat koordinasi terkait percepatan ini telah dilaksanakan di Medan pada Senin lalu.

Percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut ini menargetkan lima kabupaten/kota yang memerlukan perhatian khusus. Wilayah tersebut meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Humbang Hasundutan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah jalan dan pendidikan yang terganggu akibat bencana.

Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Sumut pada akhir November 2025 lalu menyebabkan kerugian besar. Saat ini, fokus utama adalah tahap pemulihan guna mengembalikan dan meningkatkan perekonomian di daerah-daerah terdampak. Mendagri Tito Karnavian juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Fokus Wilayah Terdampak dan Skala Kerugian

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa beberapa wilayah di Sumatera Utara membutuhkan atensi lebih dalam upaya percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut. Masalah infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama di lima kabupaten/kota prioritas. Meskipun ada beberapa area yang sudah mulai normal, banyak yang masih memerlukan intervensi serius.

Data terbaru dari Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut menunjukkan skala kerusakan yang masif. Hingga Kamis (8/1), tercatat 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak bencana hidrometeorologi. Estimasi kerugian finansial akibat bencana ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp17,23 triliun.

Dampak sosial dari bencana ini juga sangat signifikan, dengan 479.045 Kepala Keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa terdampak. Jumlah pengungsi mencapai 3.371 KK atau 13.378 jiwa. Selain itu, 126 jiwa mengalami luka-luka, 372 jiwa meninggal dunia, dan 53 jiwa masih dinyatakan hilang.

Prioritas Penanganan dan Bantuan Rumah Rusak

Salah satu prioritas utama dalam percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut adalah normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi parah. Mendagri Tito Karnavian menyoroti perlunya penanganan lumpur di wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Upaya ini krusial untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Mendagri juga mendesak kepala daerah di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi untuk segera melakukan percepatan pendataan rumah warga. Pendataan ini mencakup kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Akurasi data sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efisien.

Setelah pendataan selesai, data rumah rusak akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB akan menyalurkan bantuan finansial kepada korban bencana. Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Pemberian bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat segera keluar dari tenda pengungsian dan memulai proses pembersihan serta perbaikan rumah mereka. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut. Tujuannya adalah mengembalikan kehidupan warga ke kondisi normal secepat mungkin.

Strategi Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan

Pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek ekonomi dan lingkungan. Pengaturan kebijakan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan dan mengembalikan perekonomian di daerah terdampak bencana. Ini termasuk dukungan bagi sektor-sektor vital yang terganggu.

Normalisasi sungai dan penanganan lumpur merupakan langkah penting dalam pemulihan lingkungan. Sedimentasi yang parah dapat mengganggu ekosistem dan memperburuk risiko banjir di masa depan. Oleh karena itu, upaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut.

Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam pendataan dan koordinasi dengan BNPB sangat vital. Sinergi antara pusat dan daerah akan mempercepat proses pemulihan. Hal ini juga memastikan bahwa setiap warga terdampak menerima dukungan yang mereka butuhkan.

Dengan adanya percepatan rehabilitasi pascabencana Sumut, diharapkan masyarakat dapat segera bangkit. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal. Ini demi memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah terdampak di Sumatera Utara.

Sumber: AntaraNews