Kapolri Tunjuk Dua Kapolda untuk Pembentukan DOB

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

TNI AD berencana membentuk Kodam baru di Papua Tengah untuk menyederhanakan rantai komando dan meningkatkan efektivitas operasional. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan ancaman keamanan di wilayah tersebut.

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Gubernur John Tabo pastikan pelantikan kepala OPD definitif Papua Pegunungan baru Oktober 2025. Jumlah OPD akan bertambah dari 22 menjadi 36, membuka peluang SDM lokal.

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua menggunakan dana gabungan antara APBN dan APBD.

Wamendagri Ribka Haluk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI.

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Dua Kapolda tersebut yakni Brigjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua Tengah, dan Brigjen Pol Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Polda Papua akan merekrut 2.000 pemuda untuk menjadi Bintara yang akan ditempatkan di polres

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5).

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).