Daerah Otonomi Baru Papua

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, lahan seluas 108,8 hektare telah disepakati Kepala Suku Walesi dan Kepala Suku Wouma untuk menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, lahan seluas 108,8 hektare telah disepakati Kepala Suku Walesi dan Kepala Suku Wouma untuk menjadi lokasi pembangunan.

Personel baru itu akan ditempatkan di lima wilayah Daerah Otonom Baru Papua. Pembentukan Polda baru di Daerah Otonom Papua tengah disiapkan Polri.

Unjuk rasa itu berlangsung ricuh setelah polisi menurunkan bendera dibawa peserta demo.

Penunjukan perwira itu berdasarkan surat perintah Kapolda Papua Nomor: Sprin/1059 S.D 1061/XI/KEP./2022 Tanggal 24 November 2022.

Papua Barat Daya menjadi provinsi keempat daerah otonomi baru (DOB) Papua. Sebelumnya telah resmi dibentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pengesahan RUU pembentukan daerah otonomi baru Papua yang keempat ini akan dilakukan pada rapat paripurna Kamis, 17 November mendatang.

Kementerian Dalam Negeri juga berkejaran dengan waktu. Bila sampai 6 Desember RUU Papua Barat Daya tidak difinalisasi, maka tidak mungkin dimasukkan dalam Perppu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik tiga penjabat gubernur provinsi baru di Papua.

Tito menjelaskan, pengesahan RUU Papua Barat Daya akan berdampak terhadap Perppu yang tengah disusun pemerintah. Dengan adanya tiga provinsi baru Papua yang telah diresmikan, akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu serentak di 2024. Harus ada penambahan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPD RI.

Karangan bunga itu dikirimkan sebagai ucapan selamat atas peresmian provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Serta pelantikan penjabat gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua dan BPSDM Kemendagri menyiapkan 3.000 ASN untuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Setiap provinsi baru akan menerima sekitar 1.000 ASN.

Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diperkirakan akan diresmikan awal November 2022. Bersamaan dengan peresmian itu, tiga penjabat gubernurnya akan dilantik di Jakarta.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan Kabupaten Kaimana dan Fakfak tidak masuk ke Papua Barat Daya. Keputusan itu sesuai aspirasi masyarakat.

Menurut Mendagri pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh karena pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke.

Peserta pemilu akan mendapat pekerjaan baru untuk menyiapkan pemilu di tiga provinsi tersebut. Yang perlu disiapkan adalah membagi daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD tingkat provinsi.

Usulan nama-nama penjabat merupakan aspirasi dan usulan dari daerah.

Menurutnya, penambahan tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih mengubah tata kelola pelaksanaan pemilu.