Pengesahan RUU pembentukan daerah otonomi baru Papua yang keempat ini akan dilakukan pada rapat paripurna Kamis, 17 November mendatang.

Tito menjelaskan, pengesahan RUU Papua Barat Daya akan berdampak terhadap Perppu yang tengah disusun pemerintah. Dengan adanya tiga provinsi baru Papua yang telah diresmikan, akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu serentak di 2024. Harus ada penambahan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPD RI.

Karangan bunga itu dikirimkan sebagai ucapan selamat atas peresmian provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Serta pelantikan penjabat gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diperkirakan akan diresmikan awal November 2022. Bersamaan dengan peresmian itu, tiga penjabat gubernurnya akan dilantik di Jakarta.

Sah Pemekaran Papua, Indonesia Kini Punya 37 Provinsi. DPR resmi mengesahkan tiga RUU DOB Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan, menjadi undang-undang. Dengan demikian, RI kini memiliki 37 provinsi.

3 RUU tersebut yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan kesepakatan ini dibuat agar ada payung hukum terkait ASN bagi OAP.

200 Mahasiswa dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek melakukan unjuk rasa. Mereka mendesak segera disahkannya RUU DOB.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua siaga jelang sidang pleno penetapan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua oleh DPR RI. Pasukan Brigade Mobile (Brimob) nusantara pun siap diterjunkan untuk mengantisipasi penolakan dari kelompok masyarakat di daerah itu.

Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dinilai menjadi solusi pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Oleh karenanya, Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pengesahan DOB.

Daerah otonomi baru (DOB) di Papua dapat mengikuti pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan syarat, pengesahan RUU terhadap pemekaran wilayah Papua cepat diselesaikan.

Jaleswari menegaskan, pembentukan DOB Papua merupakan isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan di daerah Papua.