Menkeu Suahasil: Gaji ASN, TNI dan Polri Langsung Masuk Rekening Pribadi

Menkeu Suahasil Nazara menegaskan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dibayarkan langsung ke rekening pribadi masing-masing penerima. Mekanisme ini dipertahankan untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar pembayaran gaji disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menurut Antara.

"Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia," kata Suahasil dikutip Antara, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan pemerintah selama ini menerapkan transfer langsung untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri. Pola serupa juga digunakan untuk penyaluran tunjangan profesi guru.

Untuk memastikan pembayaran tepat sasaran, Kementerian Keuangan memverifikasi data penerima, termasuk identitas pegawai dan nomor rekening yang digunakan.

"Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada," ujarnya.

Program Satu Orang Satu Rekening, Suahasil Beberkan Skema G2P

Selain gaji pegawai dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial secara langsung ke rekening penerima. Skema pembayaran tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah langsung kepada individu.

Suahasil menyebut mekanisme itu sejalan dengan rencana pelaksanaan program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program ini, warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1–4 direncanakan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp 50.000.

Data calon penerima akan bersumber dari program bantuan sosial dan Kementerian Sosial. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan penerima teridentifikasi dengan jelas sebelum dana disalurkan.

"Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya," tutupnya.