Hadiri RDP dengan Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Beberkan Perkembangan 4 DOB Papua

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Ribka menegaskan, percepatan tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua menggunakan dana gabungan antara APBN dan APBD.

Setelah sempat tertunda, pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan telah berjalan selama empat hari terakhir.

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian berkolaborasi intensif untuk mempercepat penuntasan desa blank spot, menargetkan 201 desa yang belum terjangkau sinyal optimal.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Tri juga berdialog dengan peserta yang mayoritas merupakan kalangan muda serta meninjau proses pembuatan pewarna alami dan tenun tradisional.

Bobby juga menyatakan gubernur tidak memiliki kewenangan memberikan izin perjalanan luar negeri kepala daerah.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.