Kalsel Perkuat Pelestarian Hutan dengan Enam Program Utama pada 2026

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan memperkuat Pelestarian Hutan Kalsel melalui enam program prioritas pada tahun 2026, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029, demi keberlanjutan sumber daya hutan.

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penetapan enam fokus program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program-program ini dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel periode 2025–2029.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, menyampaikan informasi ini saat memaparkan Desk Rencana Kerja (Renja) Dishut Kalsel Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Thamrin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Rabu (28/1/2026).

Melalui inisiatif ini, Dishut Kalsel berupaya memastikan seluruh program kehutanan berjalan efektif dan sejalan dengan arah pembangunan daerah. Dukungan anggaran pemerintah daerah diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan tutupan hutan dan lahan, serta pendapatan kelompok tani hutan, yang menjadi indikator kinerja utama Dishut Kalsel.

Fokus Enam Program Pelestarian Hutan Kalsel

Enam fokus program yang ditetapkan oleh Dishut Kalsel untuk tahun 2026 mencakup berbagai aspek penting dalam pelestarian hutan. Program-program ini dirancang untuk mengatasi tantangan kehutanan di wilayah tersebut secara komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem hutan yang lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

Program prioritas tersebut meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pengamanan kawasan hutan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya RHL bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan yang terdegradasi, sementara pengamanan kawasan hutan penting untuk mencegah aktivitas ilegal yang merusak. Pengendalian karhutla merupakan langkah krusial mengingat dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

Selain itu, Dishut Kalsel juga fokus pada peningkatan ekonomi kelompok tani hutan (KTH) melalui berbagai program pemberdayaan. Penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengelolaan hutan lestari juga menjadi prioritas, memastikan manajemen hutan yang efektif di tingkat tapak. Terakhir, pengembangan wisata alam di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hutan tanpa merusak kelestariannya.

Sinergi Program dengan Visi Pembangunan Daerah

Kegiatan Desk Renja merupakan forum strategis yang memastikan seluruh program kehutanan tersusun selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman. Forum ini juga menjadi wadah untuk menjawab tantangan pembangunan kehutanan ke depan, memastikan relevansi dan efektivitas setiap program yang direncanakan.

Fathimatuzzahra menyatakan, “Melalui Desk ini, Dishut Kalsel memastikan seluruh program kehutanan berjalan efektif dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.” Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengintegrasikan sektor kehutanan ke dalam kerangka pembangunan regional yang lebih luas.

Dishut Kalsel optimistis mampu memenuhi indikator kinerja utama, khususnya peningkatan tutupan hutan dan lahan serta peningkatan pendapatan kelompok tani hutan, dengan dukungan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 dengan kebijakan pembangunan daerah, serta pertimbangan efektivitas pelaksanaan dan kemampuan anggaran yang tersedia, menjadi kunci keberhasilan.

Dukungan Pihak Terkait dalam Perencanaan

Kegiatan Desk Renja 2026 ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertemuan ini dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor. Kehadiran berbagai pihak terkait menegaskan pentingnya sinergi dalam mencapai tujuan pelestarian hutan Kalsel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Tasriq Usman, serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel. Kehadiran mereka memastikan bahwa aspek kebijakan, perencanaan, dan dukungan finansial terintegrasi dengan baik dalam penyusunan program kehutanan.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang disusun tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga layak secara finansial dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah daerah. Ini merupakan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan kehutanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam di Kalsel.

Sumber: AntaraNews