Dishut Kalsel Perkuat FOLU Net Sink 2030 dengan Rawat Hutan Rakyat dan Rehabilitasi Lahan
Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) merawat 280 hektare hutan rakyat dan melakukan rehabilitasi lahan untuk memperkuat target FOLU Net Sink 2030, melibatkan KPH dan KTH di berbagai wilayah.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) secara aktif merawat sekitar 280 hektare hutan rakyat di berbagai wilayah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kontribusi daerah dalam mencapai target ambisius Program FOLU Net Sink 2030. Program ini bertujuan mengendalikan emisi dari sektor kehutanan secara signifikan.
Kegiatan pemeliharaan hutan rakyat ini didukung pendanaan dari Program RBC2 FOLU Net Sink 2030 tahap kedua. Pelaksanaannya melibatkan enam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar pada enam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Selatan. KPH berperan sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak.
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dishut Kalsel, Engkos Koswara, menjelaskan bahwa pembinaan KTH dilakukan melalui KPH. Hal ini memastikan seluruh kegiatan rehabilitasi berjalan sesuai rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pendangiran.
Upaya Pemeliharaan Hutan Rakyat dan Dukungan FOLU Net Sink 2030
Dishut Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perawatan hutan rakyat. Sekitar 280 hektare lahan yang tersebar di empat KPH telah menjadi fokus utama. Langkah ini krusial untuk mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Pendanaan dari Program RBC2 FOLU Net Sink 2030 tahap kedua menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan ini. Enam Kelompok Tani Hutan (KTH) turut serta aktif dalam proses pemeliharaan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberlanjutan program.
Engkos Koswara, Kepala Seksi RHL Dishut Kalsel, menegaskan peran vital KPH sebagai garda terdepan. Mereka membina KTH dan memastikan kegiatan rehabilitasi berjalan optimal. Pemeliharaan tanaman mencakup penyiangan yang telah rampung dan pendangiran yang masih berlangsung di beberapa KTH.
Kawasan hutan rakyat yang dirawat ini tersebar di wilayah kerja empat KPH. Ini menunjukkan jangkauan luas upaya Dishut Kalsel dalam mendukung program nasional. Pengelolaan yang terintegrasi diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang.
Rehabilitasi Lahan di Sepanjang Ruas Jalan dan Pesisir Pantai
Selain hutan rakyat, Dishut Kalsel juga fokus pada rehabilitasi lahan di area publik. Penanaman vegetasi telah diselesaikan di kawasan kanan dan kiri jalan. Kegiatan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jalur penanaman membentang sejauh sekitar 50 kilometer. Dimulai dari Pal 17 Jalan Gubernur Syarkawi di Kabupaten Banjar, hingga Kabupaten Barito Kuala. Kemudian berlanjut ke ruas Margasari menuju Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Upaya rehabilitasi juga menyentuh wilayah pesisir, khususnya di Sungai Cuka. Dishut Kalsel melakukan penyulaman tanaman pada titik-titik yang terdampak pasang surut air laut. Ini adalah langkah antisipatif terhadap kerusakan lingkungan.
Engkos Koswara menjelaskan bahwa penyulaman di area pesisir akan menggunakan bibit tanaman bintaro. Tanaman ini dipilih untuk menggantikan yang rusak akibat ombak. Tujuannya adalah menjaga fungsi perlindungan kawasan pesisir agar tetap optimal.
Rencana Strategis Dishut Kalsel untuk Lingkungan Berkelanjutan
Dishut Kalsel tidak berhenti pada kegiatan yang sedang berjalan. Sejumlah rencana lanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah disiapkan untuk masa mendatang. Ini menunjukkan visi jangka panjang dalam pelestarian lingkungan.
Salah satu agenda penting adalah pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasinya meliputi Desa Pauh, Kabang, dan Hawang. Inisiatif ini akan memperluas cakupan hutan rakyat yang dikelola.
Selain itu, Dishut Kalsel juga merencanakan pembangunan arboretum mangrove serta rehabilitasi mangrove di Pulau Laut. Ekosistem mangrove memiliki peran krusial dalam menjaga garis pantai. Upaya ini akan memperkuat ketahanan pesisir.
Pengembangan agroforestry di Desa Lano, Kabupaten Tabalong, juga menjadi bagian dari rencana strategis. Agroforestry menggabungkan pertanian dan kehutanan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus ekologi bagi masyarakat.
Sumber: AntaraNews