Kehutanan

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana besar penambahan hingga 70.000 penjaga hutan, sebuah langkah krusial untuk memperkuat perlindungan 125 juta hektare kawasan hutan nasional Indonesia.

Fakultas Kehutanan Untad dan ROA Sulteng memperkuat Kolaborasi Untad ROA dalam riset terapan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Jajaran TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan arang bakau seberat 74 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menegaskan komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari aktivitas ilegal.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyerahkan tiga tersangka perambah hutan di Bentang Alam Seblat, Bengkulu, ke Kejaksaan Negeri Mukomuko, menegaskan komitmen dalam **penegakan hukum pera

Kementerian Kehutanan berhasil mengungkap kasus penyelundupan kayu ilegal Sulawesi di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, mengamankan dua pengemudi truk dan ratusan batang kayu.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

DPRD NTB mendesak Pemprov serius atasi degradasi hutan Pulau Sumbawa yang memicu banjir tahunan di Bima dan Dompu, serta mempertanyakan realisasi anggaran Rp52 Miliar.

Guru Besar Unpatti, Prof. Fransina Latumahina, menyoroti pentingnya pengembangan agroforestri lindungi hutan di Maluku sebagai strategi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas untuk mafia hutan pasca bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera, menandai perang terhadap perusak lingkungan demi masa depan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

Lima perusahaan kehutanan di Papua Barat telah menyetor Pajak Alat Berat Papua Barat senilai Rp423,84 juta. Bagaimana upaya pemerintah daerah mengintensifkan pendapatan dari sektor strategis ini?

Gubernur Sumbar paparkan keberhasilan program Perhutanan Sosial Sumbar yang tingkatkan pendapatan petani hingga 58% dan jaga kelestarian hutan, menarik perhatian di forum iklim.