Kehutanan

Kemenhut mereformasi regulasi perdagangan karbon, termasuk revisi Perpres, dinilai mampu pulihkan kepercayaan investor dan pengembang proyek karbon, membuka peluang di pasar internasional.

Wakil Bupati Gorontalo Tonny S Junus meninjau langsung kesiapan fasilitas jelang Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII di Gorontalo pada tahun 2026, memastikan kenyamanan ribuan peserta dari berbagai daerah.

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Pegunungan tengah menyiapkan SK Pembentukan KPH untuk delapan kabupaten, demi pengelolaan hutan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Dinas Kehutanan Kalsel berhasil menuntaskan penanaman 148,5 hektare dalam program FOLU Net Sink Kalsel Norwegia Contribution, menandai langkah maju rehabilitasi hutan dan lahan.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan, selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Simak strategi dan kolaborasi yang dijalin untuk masa

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengambil langkah tegas memperketat pengawasan kawasan hutan untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) merawat 280 hektare hutan rakyat dan melakukan rehabilitasi lahan untuk memperkuat target FOLU Net Sink 2030, melibatkan KPH dan KTH di berbagai wilayah.

Polda Kepri berhasil mengungkap kasus perambahan hutan Rempang di kawasan konservasi Taman Buru. Seorang pria diduga menguasai lahan tanpa izin untuk perkebunan mangga, menimbulkan kerugian lingkungan dan mengancam ekosistem.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana besar penambahan hingga 70.000 penjaga hutan, sebuah langkah krusial untuk memperkuat perlindungan 125 juta hektare kawasan hutan nasional Indonesia.

Fakultas Kehutanan Untad dan ROA Sulteng memperkuat Kolaborasi Untad ROA dalam riset terapan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Jajaran TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan arang bakau seberat 74 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menegaskan komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari aktivitas ilegal.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyerahkan tiga tersangka perambah hutan di Bentang Alam Seblat, Bengkulu, ke Kejaksaan Negeri Mukomuko, menegaskan komitmen dalam **penegakan hukum pera

Kementerian Kehutanan berhasil mengungkap kasus penyelundupan kayu ilegal Sulawesi di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, mengamankan dua pengemudi truk dan ratusan batang kayu.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

DPRD NTB mendesak Pemprov serius atasi degradasi hutan Pulau Sumbawa yang memicu banjir tahunan di Bima dan Dompu, serta mempertanyakan realisasi anggaran Rp52 Miliar.

Guru Besar Unpatti, Prof. Fransina Latumahina, menyoroti pentingnya pengembangan agroforestri lindungi hutan di Maluku sebagai strategi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas untuk mafia hutan pasca bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera, menandai perang terhadap perusak lingkungan demi masa depan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan edaran penting untuk mencegah perusakan hutan, menyikapi meningkatnya bencana alam. Edaran Gubernur Bengkulu Cegah Perusakan Hutan ini memuat berbagai larangan demi kelestarian.