Kalimantan Barat Perkuat Komitmen Wujudkan Ekonomi Hijau Berkelanjutan Demi Target FOLU Net Sink 2030

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara tegas menyatakan komitmennya untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Langkah ini diambil sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Komitmen ini disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Pontianak pada Rabu (01/4).

Inisiatif ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi daerah dengan pelestarian hutan, yang merupakan penyangga utama ekosistem global. Kalbar memiliki potensi besar dalam ekonomi hijau, namun juga mengemban tanggung jawab besar menjaga kelestarian hutannya.

Dengan luas kawasan hutan mencapai 8,4 juta hektare, atau sekitar 57 persen dari total wilayah, keberlanjutan hutan menjadi faktor kunci pembangunan daerah. Sekitar 59 persen desa di Kalbar berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Potensi dan Tanggung Jawab Kalbar dalam Ekonomi Hijau

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di daerah harus berjalan serasi dengan upaya pelestarian hutan. Hutan berperan vital sebagai penyangga utama keseimbangan ekosistem dan iklim global. Oleh karena itu, Kalbar memiliki potensi besar sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutannya.

Luas kawasan hutan di Kalimantan Barat mencapai sekitar 8,4 juta hektare, mencakup 57 persen dari total wilayah provinsi. Kondisi geografis ini menempatkan sekitar 59 persen desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Fakta ini menjadikan keberlanjutan hutan sebagai elemen krusial dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada ekonomi hijau.

Komitmen terhadap ekonomi hijau di Kalbar tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon. Lebih jauh, inisiatif ini juga membuka peluang investasi rendah karbon yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Strategi Pencapaian Target Indonesia FOLU Net Sink 2030

Norsan menegaskan bahwa pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan peluang strategis bagi Kalimantan Barat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola kehutanan secara menyeluruh. Ini termasuk melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dan restorasi gambut.

Strategi lain yang ditekankan adalah rehabilitasi mangrove serta pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

Selain itu, agenda ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kolaborasi multipihak sangat ditekankan untuk mendorong keberhasilan agenda ekonomi hijau ini.

Norsan berharap Kalimantan Barat dapat menjadi teladan bagi daerah lain. Daerah ini diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Pentingnya Kolaborasi Multi-Pihak

Keberhasilan implementasi ekonomi hijau berkelanjutan di Kalimantan Barat sangat bergantung pada kolaborasi multipihak. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi. Keterlibatan masyarakat adat dan mitra pembangunan juga krusial dalam sinergi ini.

Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Bambang Hendroyono, menggarisbawahi peran lembaganya. Dewan Kehutanan Nasional berfungsi sebagai wadah kolaborasi untuk merumuskan kebijakan kehutanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Hendroyono, sinergi lintas sektor adalah kunci utama dalam memperkuat implementasi kebijakan kehutanan nasional. Ini termasuk dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030. Sinergi ini juga penting untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis lingkungan yang kokoh.

Sumber: AntaraNews