Dishut Kalsel Perkuat KPH, Dorong Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengambil langkah strategis dengan memperkuat peran empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan serta menjaga kelestarian ekosistem di Bumi Lambung Mangkurat. Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan program prioritas kehutanan pada tahun 2026.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan bahwa konsolidasi kebijakan dan penandatanganan perjanjian kinerja menjadi fokus utama. Ini dilakukan untuk KPH Sengayam, KPH Pulau Laut Sebuku, KPH Kusan, dan KPH Cantung. KPH memiliki posisi krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam menjaga kawasan hutan.

Penguatan KPH ini berlokasi di Banjarbaru, pada Jumat, 23 Januari 2026. Tujuannya adalah menekan potensi kerusakan hutan dan memastikan kebijakan kehutanan berjalan efektif hingga tingkat tapak. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan Kalimantan Selatan.

Peran Strategis KPH dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Fathimatuzzahra menegaskan bahwa KPH bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga instrumen negara dalam memastikan hutan tetap lestari. KPH juga berperan penting untuk memastikan hutan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi dan kesamaan arah antar-KPH sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini.

Evaluasi kinerja sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan yang lebih fokus dan berdampak pada tahun 2026. Hal ini menjadi krusial, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mungkin diterapkan. Setiap program harus memiliki dampak yang jelas dan terukur.

Seluruh KPH diminta untuk memastikan setiap program dan kegiatan kehutanan memiliki sasaran yang jelas. Program tersebut juga harus terukur, serta berkontribusi langsung terhadap pengamanan kawasan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen Dishut Kalsel terhadap lingkungan.

Tantangan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan KPH

Tantangan pengelolaan hutan ke depan tidak hanya terkait aspek ekologis, tetapi juga tata kelola kelembagaan dan penguatan administrasi. Kompleksitas isu kehutanan menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, aspek non-teknis juga menjadi perhatian utama.

KPH diminta untuk memperkuat disiplin organisasi, akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan koordinasi lintas wilayah kerja. Penguatan internal ini penting untuk menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Kolaborasi yang baik antar-KPH akan mempercepat pencapaian target.

Dengan KPH yang solid, berintegritas, dan fokus pada hasil, pengelolaan hutan di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memberi manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang. Komitmen ini menjadi kunci suksesnya program kehutanan di Kalsel.

Sumber: AntaraNews