Kajari Bondowoso Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengintensifkan penyidikan kasus korupsi.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK di wilayah Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

KPK sedang melaksanakan penyelidikan secara rahasia di daerah Jawa Timur.

KPK belum mau membeberkan lebih jauh pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT. Apa dugaan kasusnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, mengamankan 13 orang termasuk Bupati Sugiri Sancoko terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Fitroh pun membenarkan, usai terjaring OTT, sang kepala daerah langsung diperiksa intensif.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Terkait operasi senyap ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Kedua jaksa yang terlibat korupsi itu dipecat sementara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi, menyoroti pentingnya kepatuhan penyelenggara negara.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, dia mengaku sangat terpukul atas kabar penangkapan Bupati Langkat.

Raja Juli memaparkan secara rinci kronologi audiensi dengan Bupati Kuansing, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan usai pertemuan.

Kepemimpinan DPW PAN Sumatera Utara untuk sementara diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.