Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Meski begitu, kepala negara akan mendalami dulu soal ini. Dirinya akan melihat keuntungan dan kerugian dari kebijakan PPDB zonasi tersebut.
"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata Jokowi.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi pada masa pendidikan tahun depan.
Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan (PPDB) ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,"
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani
Merdeka.com
Tujuan Tak Tercapai
Muzani menilai, tujuan PPDB untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul bagi peserta didik justru tak tercapai. Namun yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, sementara sekolah yang enggak unggul malah semakin tidak unggul. Tak hanya itu, Muzani mengungkap, ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satunya, kecurangan di sejumlah provinsi.
berita untuk kamu.
"Nyatanya memang maksud luhur maksud mulia maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani.
- Muhammad Genantan Saputra
Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaMelalui sistem canggih ini, tidak ada jaminan bagi anak pejabat untuk lolos seleksi CPNS, apabila tidak memenuhi ambang batas nilai yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya