LIVE

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya

ppdb
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya (merdeka.com)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah mengubah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), dari sistem zonasi menjadi sistem yang lain, seperti sistem tes atau penilaian.

"Kami Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya. Tahun depan, harus ada konsep lain. Kalau perlu, kembali sistem tes atau penilaian," kata Dede Yusuf dalam diskusi daring yang diselenggarakan DPR RI mengenai sistem pendidikan di Indonesia, dilansir dari Antara, Jumat (2/8).

Menurut Dede, sistem zonasi perlu diubah karena sistem tersebut belum mewujudkan pemerataan pendidikan di tanah air.

Ia menjelaskan, keberadaan sistem zonasi pada awalnya bertujuan untuk meniadakan sekolah favorit, tetapi yang terjadi adalah sistem tersebut justru menghadirkan masalah-masalah baru, seperti tindakan curang yang dilakukan oknum tertentu agar anaknya diterima masuk di suatu sekolah.

Masalahnya yang terjadi adalah ternyata orang tetap mengejar sekolah favorit dan itulah yang kemudian permasalahan zonasi itu timbul, muncul kembali. Akhirnya, banyak yang memalsukan KK (kartu keluarga), banyak yang pindah rumah, dan sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengevaluasi penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

"Untuk mengatasi permasalahan PPDB, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi," kata Dede dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Eselon 1 Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Dorongan tersebut pun merupakan salah satu kesimpulan rapat menanggapi persoalan dugaan kecurangan dalam PPDB, seperti temuan "siswa titipan" masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional serta temuan mengenai pemalsuan data di kartu keluarga.

Selain mendorong evaluasi, Komisi X juga mendorong Kemendikbudristek untuk menghidupkan kembali sistem tes masuk penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dan memprioritaskan kuota siswa di lingkungan satuan pendidikan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Diskusi dengan PM Australia Via Telepon, Pastikan Kerja Sama Tetap Kuat di Tengah Dinamika Global

{{caption}}
Erick Thohir Temui Prabowo, Lapor Rencana Pembangunan Akademi Olahraga Nasional

{{caption}}
Hasil Persis vs Bhayangkara FC: Comeback, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah

{{caption}}
Bocoran Dokumen soal Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Menlu Angkat Suara

{{caption}}
Detik-Detik Pelajar di Medan Panik Diserang Geng Motor Bersenjata Tajam

{{caption}}
Terungkap Zarof Ricar Punya Perusahaan Bayangan, Ini Fungsinya

Topik Terkait
{{caption}}
SPMB Kembali Kisruh, Puan Minta Evaluasi Menyeluruh dan Tindak Tegas Kecurangan

Puan juga menyoroti dampak sistem zonasi digital yang dianggap tak masuk akal dan tak adil.

Puan Maharani
{{caption}}
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam PPDB Sistem Zonasi

Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

ppdb
{{caption}}
Abdul Mu’ti Berharap Sistem Zonasi yang Disempurnakan Dimulai Tahun Ajaran 2025-2026

Mu'ti menjelaskan filosofi diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Yakni pendidikan bermutu untuk semua kalangan.

sistem zonasi sekolah
{{caption}}
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

sistem zonasi sekolah
{{caption}}
Keberadaan Guru Tidak Merata, Gibran Minta Kepala Dinas Pendidikan Kaji Ulang Sistem PPDB Zonasi

Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.

gibran plt presiden
{{caption}}
Kemendikbudristek: PPDB Sistem Zonasi Ubah Preferensi Terhadap Sekolah Elite

DIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya

ppdb
{{caption}}
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya

Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

ppdb
{{caption}}
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Muhadjir Effendy
{{caption}}
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

sistem zonasi sekolah
{{caption}}
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Jokowi
{{caption}}
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

sekolah
{{caption}}
VIDEO: Perintah Jokowi Atasi Kecurangan Sistem Zonasi PPDB Buat Anak Susah Dapat Sekolah

Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengakhiri polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sarat kecurangan.

Jokowi
{{caption}}
Bupati Banyumas Tegaskan Larangan Pungli Pendidikan, Jamin Transparansi PPDB dan Jabatan

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara tegas melarang praktik pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan, termasuk dalam PPDB dan pengangkatan jabatan, demi mewujudkan transparansi dan kualitas pendidikan.

asn
{{caption}}
Kemdiktisaintek Luncurkan PPDB Sekolah Garuda TA 2026/2027, Siapkan Talenta Unggul Bangsa

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027, program ini bertujuan menjaring talenta unggul di bidang STEM dengan beasiswa penuh

beasiswa pendidikan
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemendikdasmen Tekankan Pentingnya Peran Komite Sekolah dalam Mengawal Moral Siswa

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyoroti Peran Komite Sekolah sebagai mitra strategis dalam mengawal moral siswa dan memajukan pendidikan, bukan hanya soal pungutan. Bagaimana detailnya?

generasi emas
{{caption}}
Panduan Lengkap PPDB SMP: Jadwal, Syarat, dan Cara Pendaftaran

Temukan semua informasi penting tentang PPDB SMP, termasuk jadwal, syarat, dan cara pendaftaran yang perlu Anda ketahui.

berita update
{{caption}}
Orang Tua Catat! KPK Pelototi Suap PPDB 2025, Ada 9 Modus yang Bakal Disikat

Orang tua siswa wajib hati-hati, ini sederet modus praktik korupsi saat PPDB 2025 yang bakal dipelototi KPK.

berita update
{{caption}}
INFOGRAFIS: Aturan Baru SPMB 2025

Perubahan sistem ini dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya.

berita paham
{{caption}}
Sistem Zonasi Masih Ada Hanya Berganti Nama, Ini Empat Jalur Penerimaan Siswa Baru pada SPMB 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan empat jalur penerimaan siswa baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

berita paham
{{caption}}
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

abdul mu'ti
{{caption}}
VIDEO: Tegas! Perintah Wapres Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Sistem Zonasi

Wapres Gibran meminta pada Menteri Pendidikan untuk menghapus sistem zonasi

abdul mu'ti
{{caption}}
Saat Tiga Cawagub Jakarta Setuju Sistem Zonasi Dilanjutkan di Seluruh Sekolah

Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta menyatakan bakal melanjutkan sistem Zonasi di Jakarta.

aturan zonasi
{{caption}}
Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah, Ini Penyebabnya

Heru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi

heru budi hartono
{{caption}}
Sengkarut PPDB di Palembang, Ombudsman Temukan Siswa Tak Daftar Tiba-Tiba Sekolah

Sedikitnya ada enam SMA Negeri dan 1 SMP Negeri di Palembang menjadi sampel obyek.Ombudsman menemukan banyak fakta di lapangan.

palembang