Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan

PPDB zonasi adalah sistem penerimaan siswa dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon murid dengan sekolah.

Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

Mu'ti menjelaskan filosofi diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Yakni pendidikan bermutu untuk semua kalangan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya

DIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengakhiri polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sarat kecurangan.

Dinas Pendidikan Bangka Tengah meluncurkan PPDB Elektronik melalui aplikasi Seperadik untuk tahun 2026, menjamin transparansi dan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Hingga kini, warga masih bertahan di tengah genangan air yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.

Prabowo mengaku menerima laporan dari Menteri Kesehatan terkait kondisi puskesmas yang dinilai belum tersentuh perbaikan selama bertahun-tahun.

Sejumlah orang tua murid memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang digelar di SDI Kebagusan 01 untuk mempermudah pengurusan dokumen secara langsung.

Dia menargetkan perbaikan semua sekolah di Indonesia sudah selesai pada akhir 2028.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) ASN PPPK paruh waktu hanya berlaku pada tahun a

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan empat jalur penerimaan siswa baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Wapres Gibran meminta pada Menteri Pendidikan untuk menghapus sistem zonasi

Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta menyatakan bakal melanjutkan sistem Zonasi di Jakarta.

Heru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi

Sedikitnya ada enam SMA Negeri dan 1 SMP Negeri di Palembang menjadi sampel obyek.Ombudsman menemukan banyak fakta di lapangan.

Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun