LIVE

Jelang PSU DPD Sumbar, Irman Gusman Harus Umumkan Status Eks Terpidana Selambatnya 21 Juni 2024

KPU Sumbar mengingatkan Irman Gusman untuk segera mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana sebagai salah satu syarat mengikuti DPD RI Sumbar.

pemungutan suara ulang
Jelang PSU DPD Sumbar, Irman Gusman Harus Umumkan Status Eks Terpidana Selambatnya 21 Juni 2024
Jelang PSU DPD Sumbar, Irman Gusman Harus Umumkan Status Eks Terpidana Selambatnya 21 Juni 2024 (merdeka.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan Irman Gusman untuk segera mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana sebagai salah satu syarat mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Sumbar.

Ekspresi mantan Ketua DPD Irman Gusman usai sidang pendahuluan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10). Menurut kuasa hukum Irman, novum baru kasus ini terungkap saat persidangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ekspresi mantan Ketua DPD Irman Gusman usai sidang pendahuluan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10). Menurut kuasa hukum Irman, novum baru kasus ini terungkap saat persidangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia) © 2023 liputan6

Jelang PSU DPD Sumbar, Irman Gusman Harus Umumkan Status Eks Terpidana Selambatnya 21 Juni 2024

Diketahui, Irman Gusman bebas dari Lapas Kelas I A Sukamiskin tepatnya 26 September 2019. Dia sebelumnya menjalani pidana kasus suap impor gula Perum Bulog.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, batas terakhir pihak Irman Gusman menyerahkan kepada KPU Sumbar dokumen bukti yang bersangkutan mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas masyarakat, termasuk pemilih, yaitu pada 21 Juni 2024 mendatang.

"Selanjutnya KPU Sumbar akan memverifikasi dokumen tersebut dan menyampaikan kepada KPU RI," katanya, Rabu (19/6).

Dia melanjutkan, berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 768 /2024 tentang tahapan dan Jadwal PSU Pasca Putusan MK, paling lambat tanggal 22 Juni sudah menetapkan perubahan DCT DPD Dapil Sumbar untuk diumumkan secara luas kepada publik.

Di sisi lain, KPU Sumbar bersama KPU kabupaten dan kota tengah mempersiapkan penyelenggara adhock Pilkada 2024 berupa PPK dan PPS.

Mereka diberikan tugas tambahan menyelenggarakan PSU DPD Sumbar pada 13 Juli 2024 mendatang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu. © 2024 merdeka.com

KPU Sumbar juga sedang mempersiapkan langkah-langkah pencermatan terhadap DCT, DPK dan DPTb yang akan menggunakan hak pilih.

"Dalam waktu dekat ini kita akan menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU," katanya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) setelah mengabulkan gugatan Irman Gusman.

Dalam permohonannya, Irman memohon agar namanya bisa masuk daftar calon tetap (DCT) sehingga diikutkan sebagai salah satu peserta Pileg DPD RI Provinsi Sumatera Barat. 

Sebab sebelumnya, namanya dicoret KPU sebagai calon peserta Pemilu karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Barat dan KPU diberikan waktu paling lama 45 hari untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yan Muhardiansyah
Editor Yan Muhardiansyah
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
MK Diskualifikasi Cawabub Pasaman, Ini Kata KPU Sumbar

Anggit pernah dijatuhi hukuman selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Juli 2022.

Sengketa Pilkada
{{caption}}
Putusan MK Menangkan Seorang Eks Koruptor Diperkirakan Buat Negara Harus Siapkan Rp271 Miliar

Negara diminta menyiapkan Rp271 miliar setelah MK memerintahkan PSU di seluruh Sumbar dengan menyertakan nama Irman di daftar calon yang akan dipilih.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
KPU Resmi Masukkan Mantan Terpidana Irman Gusman Sebagai DCT DPD PSU Sumbar, Total Jadi 16 Calon

Dengan masuknya mantan terpidan Irman, maka DCT DPD Sumbar menjadi 16 orang.

Irman Gusman
{{caption}}
Irman Gusman Serahkan Surat Pengakuan sebagai Eks Napi, PSU DPD di Sumbar Memenuhi Syarat

Usai Terima Surat Pengakuan Sebagai Eks Napi, KPU Sebut Penuhi Syarat Ikut PSU DPD RI Sumba

Irman Gusman
{{caption}}
PSU DPD RI Sumbar Digelar 13 Juli 2024, Irman Gusman Wajib Buka Jati Diri Sebagai Mantan Napi

Pemilih yang berhak ikut dalam PSU ini adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Irman Gusman
{{caption}}
MK Perintahkan PSU DPD Sumbar karena Gugatan Eks Koruptor, Ini Respons Calon Senator Terpilih

Senator yang sudah terpilih dari Pemilu 14 Februari 2024 lalu menyatakan keputusan MK menzalimi dan sudah merugikan mereka.

Putusan MK
{{caption}}
Sempat Dicoret Kini Bisa Ikut PSU Pileg, Irman Gusman: Orang Sumbar Tahu Saya Dizalimi

Irman Gusman menyebut warga Sumbar sudah pintar melihat perjalanan kasus yang sempat menjeratnya.

Irman Gusman
{{caption}}
Kata Irman Gusman Sukses Bikin PSU di 17 Ribu TPS Sumbar

Irman mengajukan gugatan sengketa pemilu karena namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.

Irman Gusman
{{caption}}
MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, KPU Sumbar Segera Gelar PSU di 17.569 TPS

MK mengabulkan permohonan Irman Gusman dalam sengketa Pileg DPD RI 2024 di Sumatera Barat dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Irman Gusman Masuk Daftar Calon Tetap, MK Perintahkan KPU Gelar Ulang Pileg DPD Sumbar

MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara setelah mengabulkan gugatan Irman Gusman.

Irman Gusman
{{caption}}
Sidang Sengketa Pileg 2024, Irman Gusman Minta Namanya Masuk DCT DPD Sumbar dan Pencoblosan Ulang

Irman Gusman meminta MK menerima seluruh dalilnya dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya.

sidang sengketa pileg 2024
{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Utara Evaluasi Pelanggaran Pemilu: Belajar dari PSU Pilkada 2024, Demi Demokrasi Profesional

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

bawaslu gorontalo utara
{{caption}}
Ada Apa di 27 Agustus? Pemkab Bangka Tetapkan Hari Libur untuk PSU Pilkada Bangka 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur untuk pelaksanaan PSU Pilkada Bangka. Langkah ini diambil demi meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya pesta demokrasi.

bangka belitung
{{caption}}
Wamendagri Ungkap Anggaran PSU Tembus Rp696 Miliar, Segini Alokasi TNI dan Polri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

berita update
{{caption}}
PSU Digelar 6 Agustus 2025 di Tiga Daerah ini, KPU Ungkap Pergantian Paslon Pilkada Didiskualifikasi MK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

berita update
{{caption}}
Wamendagri: PSU Harus Dievaluasi Total agar Masalah Tidak Terulang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

berita update
{{caption}}
Bawaslu Terima 308 Dugaan Pelanggaran PSU, Ini Daftar Daerah Paling Panyak

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

bawaslu
{{caption}}
Anggota DPR-DPD Deklarasikan Kaukus Perdamaian Dunia, Kecam Semua Agresi Militer

Anggota DPR Ahmad Doli mengungkapkan pembentukan kaukus dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya konflik global.

berita update
{{caption}}
Komitmen Bersih Narkoba, Anggota DPD Kalsel Dayat El Dorong Kantor BNN Segera Pindah ke Banjarbaru

Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah keberadaan kantor BNN Provinsi Kalsel yang saat ini masih berada di Banjarmasin.

berita update
{{caption}}
Rapat dengan Komdigi, Senator DPD Hidayattollah Beberkan Kunci Mengatasi Masalah Judol di Indonesia

Ia menekankan pentingnya pendekatan penindakan yang disertai dengan kebijakan jangka panjang yang berbasis edukasi dan pemerataan akses.

berita update
{{caption}}
Indonesia Perkuat Langkah Iklim dengan Legislasi dan Kebijakan Baru di COP30

Di tengah COP30 di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan komitmennya dengan memperkuat Langkah Iklim melalui legislasi dan kebijakan baru, termasuk pengembangan pasar karbon.

cop30
{{caption}}
Tanam Jagung Serentak Bersama DPD RI, Mentan Amran Terus Dorong Lompatan Produksi Pangan

Selain fokus pada peningkatan produksi, Mentan juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendongkrak nilai tambah pertanian.

advertorial
{{caption}}
Ketua DPD RI Apresiasi Mentan Amran, 70% Masalah Selesai dan Sangat Solutif

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin saat kunjungan kerja ke Bengkulu bersama Mentan Amran, Rabu (17/9/2025)..

berita update