Sengketa Pilkada

Mahkamah juga memerintahkan KPU Tasikmalaya untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto.

Anggit pernah dijatuhi hukuman selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Juli 2022.

Untuk agenda sidang pemeriksaan lanjutan tersebut, majelis akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli, dan penambahan bukti.

Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali permohonan serupa ke MK. Adapun salinan permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan MK.

Putusan dissmisal merupakan putusan untuk menetapkan gugur atau tidaknya suatu perkara untuk perkara perselisihan hasil pemilu.

MK telah menyidangkan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 dengan agenda mendalami dugaan lebih dari 1,6 juta tanda tangan palsu di TPS.

Tim hukum menemukan tandatangan palsu mencapai 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Saat ini jumlah sengketa Pilkada yang harus ditangani MK sebanyak 300. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

Calon bupati dan calon wakil bupati Serang nomor urut 01 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna menggugat kemenangan paslon nomor urut 02.

Andi Mansar meminta MK memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli untuk menetapkan pihak pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tapa

Kuasa hukum Isran Noor-Hadi Mulyadi, Refly Harun mengulas dugaan pelanggaran Pilgub Kaltim 2024 yang terjadi secara TSM.

Paslon Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menggugat Pilkada Pemalang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta pilkada itu diulang.

Karena sakit, Anwar tidak dapat bersidang pada sengketa pilkada di MK.

Jokowi menduga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kelelahan, setelah sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya.

Kubu Dadang Supriatna mengklaim kemenangan dengan raihan suara 56,82 persen. Dia mengacu pada hasil hitung cepat dari lembaga survei LSI Denny JA.

Risma-Gus Hans juga meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi Khofifah-Emil Dardak karena dinilai telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya belum menerima surat pengunduran diri Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen. Mereka bahkan masih berkoordinasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Yalimo, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolda Papua yang mengaku bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono sedang berada di Wamena setelah Senin pagi berkunjung ke Yalimo mengatakan, dari laporan yang diterima saat ini 1.137 orang mengungsi.

"Kami berupaya melakukan pemulihan di sana saja, serta mendata ruko dan kios yang dibakar massa,"

Diduga massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Yalimo, Papua, yakni Erdi Dabi-Jhon Wilil membakar sejumlah kantor pemerintahan karena tidak menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Selain itu, massa juga sempat memalang jalan masuk ke Yalimo.