Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MK Perintahkan PSU DPD Sumbar karena Gugatan Eks Koruptor, Ini Respons Calon Senator Terpilih

MK Perintahkan PSU DPD Sumbar karena Gugatan Eks Koruptor, Ini Respons Calon Senator Terpilih<br>

MK Perintahkan PSU DPD Sumbar karena Gugatan Eks Koruptor, Ini Respons Calon Senator Terpilih

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) setelah mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi Irman Gusman.


Irman memohon kepada MK agar namanya bisa masuk daftar calon tetap (DCT) sehingga diikutkan sebagai salah satu peserta Pileg DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, KPU mencoretnya sebagai calon peserta Pemilu karena dinilai tidak memenuhi syarat.


Salah seorang calon senator terpilih dari pemungutan suara 14 Februari 2024, Jelita Donal bereaksi atas putusan itu.

Dia mengatakan, walaupun MK menyatakan keputusan tersebut adalah demi keadilan, tetapi jangan sampai keputusan itu menzalimi banyak orang.

"Terus terang tentu kita merasa terzalimi juga. Masyarakat sudah datang ke TPS melakukan pemilihan, tiba-tiba hasilnya dibatalkan demi menyelamatkan keadilan untuk seseorang. Tetapi oke saja, keadilan itu harus milik semua pihak. Kita berharap keadilan ini milik semua pihak," tuturnya, Selasa (11/6).

Jelita Donal mengaku sudah berkomunikasi dengan pakar hukum, baik nasional maupun lokal, terkait putusan MK. <br>

Jelita Donal mengaku sudah berkomunikasi dengan pakar hukum, baik nasional maupun lokal, terkait putusan MK. 

Menurutnya, putusan itu merugikan banyak pihak dan dirinya berharap ada solusi terbaik sehingga tidak ada satu pihak mana pun yang terzalimi.

"Besok kami berempat senator terpilih akan mengadakan pertemuan. Apa pun keputusannya nanti perjuangan belum selesai, dan insyalalh kami akan berjuang bersama-sama," ujar pria ini.


Dia bersama calon senator terpilih lain akan mengambil langkah dan peluang yang tersisa terkait putusan MK itu.

Menurutnya, apabila nantinya PSU terlaksana, pasrtisipasi masyarakat akan menurun. Terlebih, jika yang dipilih hanya calon anggota DPD.


"Kalau hanya DPD saja yang akan dipilih animo masyarakat tidak tinggi, dahulu itu semangatnya tinggi karena ada pemilihan presiden juga," sebutnya.


Dia berharap KPU dapat menelaah peluang apa yang dapat meminimalisir putusan MK itu.

Calon senator terpilih lainnya, Cerint Iralloza Tasya, yang merupakan peraih suara terbanyak juga ikut merespons putusan MK ini.

"Sebagai warga negara, yang memang kita tahu negara ini negara hukum, saya menuruti dan mematuhi putusan yang telah dikeluarkan MK," kata perempuan 23 tahun itu, Selasa (11/6).


Namun, Cerint mengaku dirugikan. Apabila ada SU, dia memperkirakan partisipasi pemilih akan menurun.

Kendati demikian, Cerint tetap optimistis tetap mendulang suara terbanyak. "Apa yang telah menjadi rezeki kita, insyaallah tidak akan menjadi rezeki orang lain," sebutnya.

KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.

Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

Baca Selengkapnya
MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Hari Ini, Total 297 Perkara
MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Hari Ini, Total 297 Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 hari ini, Senin (29/4).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Ini Peran Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang dalam Kasus 70 Kg Sabu-Sabu
Ini Peran Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang dalam Kasus 70 Kg Sabu-Sabu

Calon anggota legislatif terpilih DPRK diburu setelah Bareskrim mengungkap peredaran 70 Kg sabu-sabu.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar
KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar

Gus Muhdlor sebelumnya ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan Pemungutan Suara Ulang di 15 TPS Sumbar, Digelar 24 Februari
KPU Tetapkan Pemungutan Suara Ulang di 15 TPS Sumbar, Digelar 24 Februari

Pemilu 2024 di Sumbar berlangsung di 1.265 kelurahan.

Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya