Sorot
{{caption}}
Viral Pemotor Dipukul Saat Berkendara, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

{{caption}}
Memburu Garis Finish di Kostrad Run 2026

{{caption}}
Bupati Gowa Polisikan Dua Saksi Pansus Hak Angket

{{caption}}
Empat Hari Penuh Duka bagi Polri

{{caption}}
Di Balik Dugaan Teror Molotov Rumah Advokat

{{caption}}
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Temukan Pelanggaran di TPS, Pilkada Pasaman Berpotensi PSU Lagi

Di TPS itu ditemukan, empat orang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi tetap melakukan pencoblosan.

{{caption}}
Daftar Delapan Daerah Gelar PSU pada Sabtu Pekan Ini

KPU memastikan semua hal dibutuhkan sudah siap didistribusikan,

{{caption}}
KPU RI Pastikan PSU Gelombang Pertama Siap Digelar 22 Maret 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

PSU
{{caption}}
Ditemukan Pelanggaran, Dua TPS Bakal Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sumbar

Pada Pilkada serentak 2024, terdapat 10.846 TPS di Provinsi Sumatera Barat dari 19 kabupaten dan kota.

{{caption}}
KPU Yakin Pemungutan Suara Ulang Pileg Tak Ganggu Pendaftaran Pilkada 2024

Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.

KPU
{{caption}}
KPU Sumbar Tetapkan Pencoblosan Ulang di 18 TPS pada 24 Februari

KPU Tetapkan Pencoblosan Ulang di 12 Daerah di Sumbar pada 24 Februari

{{caption}}
Bawaslu Usulkan 1.496 TPS Gelar Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Catat Lokasinya

Bawaslu mengusulkan 1.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)

{{caption}}
49 TPS di NTT Gelar Pemilihan Suara Ulang

PSU ini dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah pencoblosan.

{{caption}}
26 TPS di Jawa Tengah Bakal Gelar Pemungutan Suara Ulang

TPS tersebut tersebar di 13 kabupaten kota Jawa Tengah.

{{caption}}
Pemilih Beda Alamat KTP Tetap Dapat Nyoblos, tapi Wajib Bawa Dokumen Alasan Pindah Tempat Memilih

Batas untuk urus pindah memilih di UU Pemilu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

{{caption}}
Sejarah Panjang Pilkada di Indonesia, Dari Sentralistik Hingga Demokrasi Langsung

Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi

{{caption}}
Pakar Hukum Nilai Tak Perlu Gunakan Hak Angket DPR untuk Persoalan Pemilu 2024

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

{{caption}}
Eep Saefullah Singgung Prabowo Syndrome: Kalah Pemilu, Menolak Kalah Maju Peradilan Bukti Kurang

Kang Eep juga menyampaikan pentingnya bukti kecurangan dan kejahatan pemilu yang kredibel dan kuat.

{{caption}}
Koalisi AMIN Kompak Sabar Tunggu Hasil Pemilu 2024, Tak Mau Buru-Buru

Sahroni mengklaim, NasDem, PKB, dan PKS masih solid di Koalisi AMIN.

{{caption}}
VIDEO: Pengakuan KPU Banyak Kesalahan Data Dapil Pileg DPR 2024

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

{{caption}}
Kumpulkan Data Dugaan Kecurangan, Cak Imin Optimis AMIN Lolos Putaran Kedua

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan, saat ini pihaknya menemukan banyak fakta kecurangan Pemilu 2024.