LIVE

MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, KPU Sumbar Segera Gelar PSU di 17.569 TPS

MK mengabulkan permohonan Irman Gusman dalam sengketa Pileg DPD RI 2024 di Sumatera Barat dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

pemungutan suara ulang
MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, KPU Sumbar Segera Gelar PSU di 17.569 TPS
MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, KPU Sumbar Segera Gelar PSU di 17.569 TPS (merdeka.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Irman Gusman dalam sengketa Pileg DPD RI 2024 di Provinsi Sumatera Barat dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Ekspresi mantan Ketua DPD Irman Gusman usai sidang pendahuluan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10). Menurut kuasa hukum Irman, novum baru kasus ini terungkap saat persidangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ekspresi mantan Ketua DPD Irman Gusman usai sidang pendahuluan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10). Menurut kuasa hukum Irman, novum baru kasus ini terungkap saat persidangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia) © 2023 liputan6

MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, KPU Sumbar Segera Gelar PSU di 17.569 TPS

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, pihaknya akan mengikuti rapat bersama KPU RI di Jakarta, Rabu (12/6). Rapat akan membasa mekanisme penetapan peserta pemilu, penyelenggara adhock, tahapan pelaksanaan serta logistik.


"Bagaimana hasilnya nanti akan kami sampaikan setelah rapat koordinasi pasca-putusan MK bersama KPU RI," tuturnya dihubungi merdeka.com, Selasa, (11/6).

Dia mengatakan, PSU akan dilaksanakan di 17.569 TPS di Sumatera Barat.

"Sejauh ini KPU Sumbar berkomitmen untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu. © 2024 merdeka.com

Seperti diberitakan, MK mengabulkan permohonan Irman Gusman dalam sengketa Pileg DPD RI 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam permohonannya, Irman meminta MK agar namanya masuk daftar calon tetap (DCT) sehingga diikutkan sebagai salah satu peserta Pileg DPD RI Provinsi Sumatera Barat.

Sebelumnya, nama Irman dicoret KPU sebagai calon peserta Pemilu, karena dinilai tidak memenuhi syarat.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK Jakarta, Senin (10/6).

KPU Diberi Waktu 45 Hari


Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara. KPU diberikan waktu paling lama 45 hari untuk menindaklanjuti putusan.

"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yan Muhardiansyah
Editor Yan Muhardiansyah
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KPK Ungkap Alasan Panggil Staf PBNU Syaiful Bahri dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

{{caption}}
Motif Pembunuhan Wanita di Tangsel Terungkap, Pelaku Sakit Hati dan Incar Harta Korban

{{caption}}
Karier Panjang di Dunia Sampah, Begini Profil Eks Kadis LH DKI Tersangka Kasus Bantargebang

{{caption}}
Reaksi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Didemo Hingga Berakhir Ricuh

{{caption}}
Dankor Brimob Ingatkan Personel: Penanganan Massa Tak Harus dengan Kekerasan

{{caption}}
Jepang Longgarkan Ekspor Senjata Mematikan, Sinyal Berakhirnya Era Pasifisme?

Topik Terkait
{{caption}}
KPU Sahkan Hasil PSU DPD di Sumbar: Irman Gusman Posisi Empat

Suara tertinggi diraih Cerint Iralloza Tasya dengan perolehan 283.020.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Putusan MK Menangkan Seorang Eks Koruptor Diperkirakan Buat Negara Harus Siapkan Rp271 Miliar

Negara diminta menyiapkan Rp271 miliar setelah MK memerintahkan PSU di seluruh Sumbar dengan menyertakan nama Irman di daftar calon yang akan dipilih.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
KPU Resmi Masukkan Mantan Terpidana Irman Gusman Sebagai DCT DPD PSU Sumbar, Total Jadi 16 Calon

Dengan masuknya mantan terpidan Irman, maka DCT DPD Sumbar menjadi 16 orang.

Irman Gusman
{{caption}}
Irman Gusman Serahkan Surat Pengakuan sebagai Eks Napi, PSU DPD di Sumbar Memenuhi Syarat

Usai Terima Surat Pengakuan Sebagai Eks Napi, KPU Sebut Penuhi Syarat Ikut PSU DPD RI Sumba

Irman Gusman
{{caption}}
Jelang PSU DPD Sumbar, Irman Gusman Harus Umumkan Status Eks Terpidana Selambatnya 21 Juni 2024

KPU Sumbar mengingatkan Irman Gusman untuk segera mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana sebagai salah satu syarat mengikuti DPD RI Sumbar.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
PSU DPD RI Sumbar Digelar 13 Juli 2024, Irman Gusman Wajib Buka Jati Diri Sebagai Mantan Napi

Pemilih yang berhak ikut dalam PSU ini adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Irman Gusman
{{caption}}
MK Perintahkan PSU DPD Sumbar karena Gugatan Eks Koruptor, Ini Respons Calon Senator Terpilih

Senator yang sudah terpilih dari Pemilu 14 Februari 2024 lalu menyatakan keputusan MK menzalimi dan sudah merugikan mereka.

Putusan MK
{{caption}}
Sempat Dicoret Kini Bisa Ikut PSU Pileg, Irman Gusman: Orang Sumbar Tahu Saya Dizalimi

Irman Gusman menyebut warga Sumbar sudah pintar melihat perjalanan kasus yang sempat menjeratnya.

Irman Gusman
{{caption}}
Kata Irman Gusman Sukses Bikin PSU di 17 Ribu TPS Sumbar

Irman mengajukan gugatan sengketa pemilu karena namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.

Irman Gusman
{{caption}}
Irman Gusman Masuk Daftar Calon Tetap, MK Perintahkan KPU Gelar Ulang Pileg DPD Sumbar

MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara setelah mengabulkan gugatan Irman Gusman.

Irman Gusman
{{caption}}
Surat Suara Robek, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang dan Penghitung Ulang di Cirebon

Gugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.

sidang sengketa pileg 2024
{{caption}}
Sidang Sengketa Pileg 2024, Irman Gusman Minta Namanya Masuk DCT DPD Sumbar dan Pencoblosan Ulang

Irman Gusman meminta MK menerima seluruh dalilnya dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya.

sidang sengketa pileg 2024
{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Utara Evaluasi Pelanggaran Pemilu: Belajar dari PSU Pilkada 2024, Demi Demokrasi Profesional

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

bawaslu gorontalo utara
{{caption}}
Ada Apa di 27 Agustus? Pemkab Bangka Tetapkan Hari Libur untuk PSU Pilkada Bangka 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur untuk pelaksanaan PSU Pilkada Bangka. Langkah ini diambil demi meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya pesta demokrasi.

bangka belitung
{{caption}}
Wamendagri Ungkap Anggaran PSU Tembus Rp696 Miliar, Segini Alokasi TNI dan Polri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

berita update
{{caption}}
PSU Digelar 6 Agustus 2025 di Tiga Daerah ini, KPU Ungkap Pergantian Paslon Pilkada Didiskualifikasi MK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

berita update
{{caption}}
Wamendagri: PSU Harus Dievaluasi Total agar Masalah Tidak Terulang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

berita update
{{caption}}
Bawaslu Terima 308 Dugaan Pelanggaran PSU, Ini Daftar Daerah Paling Panyak

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

bawaslu
{{caption}}
DPD Desak Pemerintah Segera Tetapkan Status Bencana Nasional di Tiga Provinsi Terdampak

Anggota DPD RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat banjir bandang serta longsor. Kerusakan parah melumpuhkan kehidupan warga.

aceh