LIVE

Istana Jawab Kabar Nampan Makan Bergizi Gratis Mengandung Minyak Babi: Bisa Diuji di BPOM dan Laboratorium Independen

Isu tersebut bisa dibuktikan melalui uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

nampan makan mbg
Istana Jawab Kabar Nampan Makan Bergizi Gratis Mengandung Minyak Babi: Bisa Diuji di BPOM dan Laboratorium Independen
Istana Jawab Kabar Nampan Makan Bergizi Gratis Mengandung Minyak Babi: Bisa Diuji di BPOM dan Laboratorium Independen (merdeka.com)

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendesak pemerintah memastikan food tray atau nampan makanan program MBG aman, sehat, dan halal.

Ketua Umum PP IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman, menilai penggunaan produk impor berpotensi menimbulkan masalah kualitas dan kehalalan, sehingga sebaiknya produksi diserahkan pada produsen lokal.

Pengurus IPNU, Ahmad Muzakki Wafa, mengungkap pihaknya tengah melakukan uji laboratorium di PT Sucofindo terhadap dua sampel nampan impor asal China.

Uji ini dilakukan setelah muncul dugaan adanya penggunaan pelumas berbasis hewani, termasuk yang diharamkan umat Muslim, dalam proses pencetakan produk tersebut. Sebagai pembanding, produksi lokal disebut menggunakan pelumas nabati yang lebih aman dan sesuai standar halal.

IPNU berharap hasil uji laboratorium yang keluar dalam 1–2 hari ke depan bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk berpihak pada produk dalam negeri, sekaligus menjamin keamanan dan keberkahan program MBG.

Respons Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi kabar viral terkait dugaan kandungan minyak babi pada produk nampan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) produksi China, yang mana hal itu bisa diuji di laboratorium.

Hasan mengatakan isu tersebut bisa dibuktikan melalui uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu, nanti kan bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini, bisa diuji di BPOM, juga bisa diuji di laboratorium independen, benar nggak begitu?" kata Hasan dalam agenda bincang santai di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/8), demikian dikutip dari Antara.

Ia mengajak publik untuk tidak percaya begitu saja tentang informasi tersebut. Setiap informasi di ruang publik perlu diverifikasi melalui otoritas berwenang agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya kandungan minyak babi dalam produk yang dipersoalkan.

“Jadi, itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa," ujar Hasan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Orang Tua Siswi Sekolah Rakyat Menangis di Hadapan Prabowo

{{caption}}
Bertemu Prabowo, Siswa Sekolah Rakyat Curhat Pernah Dibully hingga Tak Mau Sekolah

{{caption}}
Cita-Cita Siswa Sekolah Rakyat Ingin jadi Menteri Pendidikan

{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

{{caption}}
Komitmen Tingkatkan Pendidikan, Prabowo: Kita Harus Kerja Keras, Hemat Uang

Topik Terkait
{{caption}}
Polisi Dalami Dugaan Wadah Ompreng MBG Tak Sesuai SNI

Kepolisian saat ini tengah mendalami wadah ompreng MBG yang dilaporkan tak sesuai SNI. Tempat makan MBG ini wajib standar SNI sesuai keputusan BSN.

Program MBG
{{caption}}
Terungkap! Polisi Dalami Dugaan Produksi Ompreng MBG Palsu Berlabel SNI dan Made in Indonesia Bodong di Jakarta Utara

Kepolisian tengah mendalami dugaan produksi ompreng MBG palsu di sebuah ruko Jakarta Utara, lengkap dengan label SNI dan 'Made in Indonesia' bodong, kasus ini bikin penasaran publik.

Ompreng MBG Palsu
{{caption}}
631 Siswa Keracunan, Pemerintah Larang Makanan Pabrik dalam Program Makan Bergizi Gratis, Prioritaskan UMKM Lokal

Pemerintah akan melarang penggunaan makanan pabrikan dalam Program Makan Bergizi Gratis, menyusul insiden keracunan dan komitmen mendukung UMKM lokal. Apa dampaknya?

Program Makan Bergizi Gratis
{{caption}}
YLKI Minta Pemprov DKI Sediakan Ompreng MBG Halal, Ternyata 70 Juta Ompreng Diimpor dari China

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Ompreng MBG Halal
{{caption}}
BGN Jelaskan Fakta Baru Hasil Investigasi Dugaan Ompreng MBG Mengandung Minyak Babi

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan 15 juta ompreng per bulan, sedangkan produksi dalam negeri saat ini baru bisa memenuhi 11,6 juta.

ompreng mbg mengandung minyak babi
{{caption}}
Kepala BGN Pastikan Semua Food Tray MBG Diganti Jika Terbukti Mengandung Minyak Babi

Dia mempersilakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji untuk membuktikkan apakah ada kandungan minyak babi dalam ompreng MBG.

MBG
{{caption}}
Terungkap! Ompreng MBG Diduga Berlumur Minyak Babi dari China, BGN Ancam Ganti Seluruhnya

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Ompreng MBG
{{caption}}
Blak-blakan BPOM Ungkap Cara Tes Kandungan Minyak Babi di Wadah MBG Bikin Heboh Warga

Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menyebut membutuhkan waktu untuk pemeriksaan sampel.

MBG
{{caption}}
BPOM Jelaskan Mekanisme Uji Laboratorium Ompreng Makan Bergizi Gratis Diduga Mengandung Minyak Babi

Langkah pengujian laboratorium itu dilakukan untuk menemukan kebenaran dari isu tersebut.

ompreng mengandung minyak babi
{{caption}}
Viral Ompreng MBG yang Diimpor dari China Diduga Mengandung Minyak Babi dan Bahan Berbahaya

Berita viral di media sosial menyebutkan bahwa ompreng tipe 201 diduga mengandung kadar mangan tinggi dan menggunakan minyak babi atau lard.

Ompreng MBG
{{caption}}
LPPOM Sidak Produk Pangan Mengandung Babi di Minimarket Banda Aceh, Begini Hasil Temuanya

Sidak ini menyusul temuan Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM
{{caption}}
Ramai Roti Okko Mengandung Bahan Berbahaya, Menag Yaqut Singgung Rekomendasi BPOM

Roti Okko yang mengandung natrium dehidroasetat merupakan senyawa berbahaya

Roti Okko
{{caption}}
Prabowo Santap Makan Bergizi Gratis Bersama Pelajar di SRMP Tabanan, Tekankan Akses Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama siswa SRMP 17 Tabanan, Bali, menegaskan komitmennya terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan menyoroti antusiasme tinggi terhadap Sekolah Rakyat.

akses pendidikan
{{caption}}
KemenPUPR Rampungkan 222 Gedung Pembangunan SPPG di 30 Provinsi untuk Layanan Gizi Nasional

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Dody Hanggodo mengumumkan rampungnya 222 gedung Pembangunan SPPG di 30 provinsi, termasuk wilayah 3T, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

badan gizi nasional
{{caption}}
Menkeu Purbaya Pastikan Program Prioritas Fiskal Aman, Tak Bebani Anggaran Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

anggaran negara
{{caption}}
Survei Poltracking: MBG jadi Program Terpopuler Prabowo-Gibran

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, program prioritas itu ternyata memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

badan gizi nasional
{{caption}}
Sony Sanjaya Ucapkan Selamat buat Nanik S Deyang Singgung Kado Terindah

Dalam unggahan tersebut, Sony juga mengaku bahagia melihat sahabatnya itu mendapatkan amanah yang lebih besar.

berita update
{{caption}}
KPK Tindak Lanjut Pernyataan Presiden Prabowo, Inventarisasi Kebutuhan Penguatan Lembaga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

anti korupsi