Kepala BGN Pastikan Semua Food Tray MBG Diganti Jika Terbukti Mengandung Minyak Babi

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah tegas hoaks pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, mengajak masyarakat bijak bermedia digital.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menemukan masalah kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi menjamin mutu dan keamanan pangan bagi pen

Menteri Dalam Negeri berencana mengadakan pertemuan dengan semua kepala daerah dan sekretaris daerah untuk membahas penyelesaian kasus keracunan MBG.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan 15 juta ompreng per bulan, sedangkan produksi dalam negeri saat ini baru bisa memenuhi 11,6 juta.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menyebut membutuhkan waktu untuk pemeriksaan sampel.

Langkah pengujian laboratorium itu dilakukan untuk menemukan kebenaran dari isu tersebut.

Isu tersebut bisa dibuktikan melalui uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal itu disampaikan Kepala BGN saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggalakkan penguatan ekonomi desa Jawa Tengah melalui integrasi BUMDes dan Koperasi Desa dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan desa.

Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi .

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Massa aksi juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas.

Antusiasme masyarakat Batam terlihat dalam pawai dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan asupan gizi anak-anak terus terjaga demi generasi emas mendatang.