DPRD Sampang Desak Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Rekomendasi ini muncul setelah ditemukan berbagai persoalan yang menghambat efektivitas program yang bertujuan mulia tersebut. Juru Bicara DPRD Sampang, Alan Kaisan, menyatakan pentingnya evaluasi demi memastikan program pemerintah terlaksana dengan baik.

Evaluasi ini dianggap krusial mengingat banyaknya keluhan dan temuan lapangan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis Sampang. Program ini, meskipun memiliki tujuan baik untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengangkat perekonomian, belum berjalan optimal. Temuan tersebut mencakup masalah kualitas menu hingga kasus keracunan yang merugikan penerima manfaat.

Alan Kaisan menyampaikan, hasil survei dan pemantauan langsung oleh DPRD Sampang menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi terkait, termasuk TNI dan Polri. Langkah ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang ada dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis Sampang berjalan sesuai harapan.

Temuan DPRD Sampang: Menu Tak Sesuai Standar dan Kasus Keracunan

Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan lapangan, DPRD Sampang menemukan sejumlah permasalahan krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang. Salah satu temuan utama adalah menu makanan yang disajikan seringkali tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi mengurangi manfaat gizi yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Selain masalah standar menu, DPRD juga menyoroti penyelenggaraan program yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, terdapat laporan mengenai kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari menu MBG yang tidak layak konsumsi. Insiden ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam proses penyiapan dan penyajian makanan.

Alan Kaisan menambahkan, DPRD juga menemukan adanya Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Bahkan, beberapa SPPG dilaporkan belum memiliki dapur MBG yang memadai. Persoalan infrastruktur ini jelas menghambat operasional yang higienis dan sesuai standar.

"Persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan ini harus tuntas, sehingga program baik pemerintah ini bisa berjalan sesuai harapan," tegas Alan Kaisan. DPRD Sampang menekankan bahwa masalah-masalah ini memerlukan penanganan serius agar tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis Sampang dapat tercapai.

Satgas MBG Akui Masalah dan Tingkatkan Pengawasan

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis Sampang, Sudarmanto, secara terpisah mengakui bahwa pelaksanaan program MBG memang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah sebagian pengelola MBG belum memenuhi kelengkapan administrasi sebagai prasyarat untuk beroperasi. Ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada regulasi awal.

Sudarmanto juga membenarkan adanya kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sampang. Insiden ini disebabkan oleh menu yang kurang higienis dan penyajian makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kurangnya penerapan standar keamanan pangan di sebagian SPPG menjadi pemicu utama masalah tersebut.

Menanggapi persoalan ini, Satgas MBG Kabupaten Sampang telah mengambil langkah-langkah konkret. Sudarmanto menjelaskan, pihaknya mulai meningkatkan pengawasan di lapangan serta memberikan arahan dan sosialisasi program agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap temuan pelanggaran juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional dan Pemkab Sampang untuk ditindaklanjuti.

Data Operasional dan Penerima Manfaat Program MBG Sampang

Hingga tanggal 26 Juni 2026, tercatat sebanyak 164 Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang. Dari jumlah tersebut, hanya 147 SPPG yang saat ini beroperasi aktif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis Sampang. Ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian SPPG yang belum dapat berfungsi optimal.

Sudarmanto merinci bahwa terdapat 17 SPPG yang belum beroperasi karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya dihentikan operasionalnya lantaran tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara itu, ada juga SPPG yang belum beroperasi karena pembangunan dapur MBG mereka belum rampung. Kendala infrastruktur menjadi penghambat utama.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis Sampang melayani jumlah penerima manfaat yang signifikan. Tercatat sebanyak 152.150 orang tersebar di 180 desa di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang menjadi sasaran program ini. Angka ini menunjukkan skala besar program dan urgensi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan efektif.

Sumber: AntaraNews