LIVE

Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Proses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.

berita kemnaker
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem (merdeka.com)

Pertemuan juga membahas pembaharuan kontrak nota kesepahaman tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memimpin delegasi Indonesia dalam ke-4 Joint Working Group (JWG) on the Memorandum of Understanding (MoU) on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia di Johor Bahru, Malaysia. Sementara Delegasi Malaysia dipimpin oleh Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud, Sekjen Kementerian Sumber Manusia (Kesuma).


Anwar Sanusi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat membentuk satuan tugas bersama atau Joint Task Force (JTF) untuk mempercepat integrasi antara sistem Malaysia (e-PPAx dan MyIMMS) dengan Sipermit.

"Dalam diskusi, delegasi Malaysia sampaikan pihaknya sanggup untuk menyelesaikan integrasi dimaksud selama 6 bulan, namun hal tersebut tidak tercermin dalam RoD (Record of discussion = isi kesepakatan integrasi sistem) untuk memberikan flleksibilitas proses integrasi," kata Anwar Sanusi.



Menurut Anwar, proses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.

Selain pembentukan JTF, Anwar Sanusi mengatakan kedua negara bersahabat itu juga membahas pembaharuan kontrak nota kesepahaman tentang Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik di Malaysia.

Anwar menjelaskan pihak Malaysia mengajukan Proposed Guideline for Renewal of Work Permit and Contract of Employment for Indonesian Domestic Migrant Workers (IDMW) dan alur prosesnya.


Setelah membaca proposal yang diajukan Malaysia, delegasi Indonesia menekankan perlunya menetapkan mekanisme untuk memastikan kesejahteraan IDMW terjaga sebelum proses perpanjangan dilakukan.

"Karena itu, diperlukan keterlibatan Malaysian Recruitment Agency (MRA) oleh majikan untuk proses perpanjangan agar Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI di Malaysia dapat memantau perlindungan dan kesejahteraan IDMW melalui MRA," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jalan Lenteng Agung Arah Depok Ditutup Sampai 2 Juni 2026, ini Jalur Alternatifnya

{{caption}}
Warga Dilarang Dekati Lokasi Ledakan Bom Bekas Perang Dunia II di Biak, Khawatir Ada Sisa Bom

{{caption}}
Paket Nikah Murah Jadi Umpan WO Marwah Tipu Calon Pengantin

{{caption}}
Kisah Pembadal Haji Jemaah Indonesia yang Meninggal di Tanah Suci

{{caption}}
Prabowo: Tak Ada Bangsa yang Kasihan Jika Kita Kesulitan dan Rakyat Lapar

{{caption}}
Prabowo: Harga Kekayaan Indonesia Tak Boleh Lagi Ditentukan Negara Lain

Topik Terkait
{{caption}}
Dubes RI Dorong Percepatan Perjanjian Kerja PMI Malaysia untuk Perlindungan Optimal

Duta Besar RI untuk Malaysia menyoroti urgensi percepatan Perjanjian Kerja PMI Malaysia guna memperkuat perlindungan dan standardisasi pekerja migran, bertujuan memastikan hak-hak PMI terpenuhi secara komprehensif.

Pekerja Migran Indonesia
{{caption}}
IJMI Gandeng KemenHAM, Perkuat Perlindungan Pekerja RI di Dalam dan Luar Negeri

Negara perlu memperkuat sistem dan kerja sama lintas sektor agar perlindungan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi nyata dirasakan.

IJMI
{{caption}}
Terobosan Baru: RI-Malaysia Bentuk Satgas Imigrasi Gabungan, Perkuat Pengawasan Lintas Batas

Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Satgas Imigrasi Gabungan RI-Malaysia untuk perkuat pengawasan perbatasan, berantas kejahatan lintas batas, dan kelola migran. Apa saja poin kesepakatannya?

Imigrasi Indonesia
{{caption}}
Menaker: Perlu Tata Kelola Optimal Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Ida mengatakan sinergi dan kolaborasi pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia merupakan hal mutlak.

Berita Kemnaker
{{caption}}
Catat Tanggalnya, Kementerian Ketenagakerjaan Gelar Job Fair

Pameran kerja ini dibuka untuk masyarakat umum, dan gratis.

berita kemnaker
{{caption}}
Kemnaker Pertimbangkan Bentuk Satgas Khusus Pencegahan PHK Masal

Ide pembentukan satgas tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

berita kemnaker
{{caption}}
Berjalan Sukses, Wamenaker Tutup Naker Fest 2024

Naker Fest 2024 mampu menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi angkatan kerja muda.

berita kemnaker
{{caption}}
VokasiFest 2024, Langkah Kemnaker Siapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar VokasiFest 2024 bertema 'Menapaki Masa Depan Profesional'.

berita kemnaker
{{caption}}
Ternyata Gen Z Punya Keahilan Tersembunyi yang Dibutuhkan Perusahaan.

Empat keahlian yang dimiliki generasi Z ini justru diyakini menguntungkan perusahaan.

berita kemnaker
{{caption}}
FOTO: Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Beri Anugerah Wamenaker Afriansyah Noor Gelar Kehormatan “Kanjeng Pangeran”

Afriansyah Noor menerima gelar kehormatan “Kanjeng Pangeran” dari Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

advertorial
{{caption}}
Program Magang Nasional 2026 Dibuka Bulan Depan, Kuota Naik Jadi 150.000 Peserta

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

berita update
{{caption}}
Rincian Tuntutan Jaksa KPK Terhadap 11 Terdakwa Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker, Ada yang 4,5 hingga 7 Tahun Penjara

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

berita update
{{caption}}
Disnaker Sumut Desak Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

bobby nasution
{{caption}}
PKSS Kolaborasi Pemerintah-Kampus Ciptakan SDM Berdaya Saing Nasional

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.

industri jasa
{{caption}}
Pemkab Serang Masifkan Sosialisasi Jalur Resmi Demi Perlindungan PMI Maksimal

Pemerintah Kabupaten Serang gencar sosialisasikan prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memberikan perlindungan PMI secara maksimal dan mencegah kasus non-prosedural yang berisiko tinggi.

disnakertrans serang
{{caption}}
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

bpjs ketenagakerjaan