Imigrasi Langsa Tetapkan WNA Malaysia Tersangka Pelanggaran Izin Tinggal

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa telah menetapkan seorang WNA Malaysia sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian. WNA Malaysia Langsa ini diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia kini harus berhadapan dengan hukum di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, Provinsi Aceh, telah resmi menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

WNA berinisial ZA tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia. Ia masuk ke wilayah Indonesia dengan bebas izin kunjungan, namun ditemukan bekerja di sebuah wahana hiburan. Lokasi kejadian berada di Taman Hutan Kota Langsa.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari Tim Pengawas Orang Asing (PORA) Kota Langsa pada awal Oktober 2025. Penyelidikan mendalam kemudian dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa.

Kronologi Penemuan Pelanggaran Keimigrasian

Pelanggaran izin tinggal oleh WNA Malaysia ini pertama kali terendus oleh anggota Tim PORA Kota Langsa. Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Imigrasi Langsa. Penyelidikan awal dimulai pada awal bulan Oktober tahun 2025.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa segera bergerak untuk memverifikasi informasi tersebut. Mereka mendapati bahwa warga negara Malaysia tersebut memang benar bekerja. Aktivitas pekerjaan dilakukan di salah satu wahana hiburan yang berlokasi di Taman Hutan Kota Langsa.

Proses pra-penyidikan kemudian dilakukan dengan cermat oleh tim. Pemeriksaan meliputi dokumen perjalanan dan izin tinggal milik ZA, serta keterangan dari beberapa saksi terkait. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa ZA menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan saat memasuki wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, Indra Sakti Suhermansyah, menjelaskan, "ZA masuk ke wilayah Indonesia dengan bebas izin kunjungan. Akan tetapi, ZA ditemukan bekerja di sebuah wahana hiburan di Taman Hutan Kota Langsa. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang keimigrasian." Pernyataan ini menegaskan dasar pelanggaran yang dilakukan.

Proses Hukum dan Ancaman Pidana

Setelah bukti dan keterangan terkumpul, tim penyidik menggelar perkara bersama instansi terkait. Proses gelar perkara ini bertujuan untuk memastikan semua prosedur hukum telah terpenuhi. Hasilnya, diterbitkanlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap ZA.

Perbuatan yang dilakukan oleh ZA disangkakan melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran ini berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal untuk tujuan yang tidak sesuai.

Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal tersebut tidak main-main. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun. Selain itu, denda yang harus dibayarkan juga cukup besar, yakni paling banyak Rp500 juta.

Indra Sakti Suhermansyah menambahkan, "ZA ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (7/11). Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya paspor, telepon genggam, dan lainnya. Kini, warga negara Malaysia tersebut dititipkan di Lapas Kelas IIB Langsa." Penahanan ini dilakukan sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Pentingnya Pengawasan Orang Asing

Kasus WNA Malaysia Langsa ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap orang asing di Indonesia. Tim Pengawas Orang Asing (PORA) memiliki peran krusial dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Kerja sama antara berbagai instansi menjadi kunci keberhasilan pengawasan ini.

Penyalahgunaan izin tinggal dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Imigrasi Langsa dan pihak terkait terus berkomitmen. Mereka berupaya menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Masyarakat juga diimbau untuk turut serta aktif memberikan informasi. Jika ada dugaan pelanggaran keimigrasian, laporan dapat disampaikan kepada pihak berwenang. Partisipasi publik sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menerapkan aturan keimigrasian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera.

Sumber: AntaraNews