Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Ada sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU.

Selasa, 19 Sep 2023 16:13:00 nahdlatul ulama

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai merdeka.com

Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung.

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi kepada warga Nahdliyin terkait pesta demokrasi tahun 2024. KH Ulil Abshar Abdallah menjelaskan, rekomendasi yang diberikan adalah hasil dari Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-KonBes) NU tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 September 2023.

merdeka.com

Rekomendasi Beritauntuk kamu

"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Kiai Ulil di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).

merdeka.com

Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan dapat didukung oleh warga NU.

"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Ulil.

merdeka.com

Kiai Ulil kemudian merinci, sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU. Diketahui, sembilan poin tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.

merdeka.com

"Pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa," ucap Kiai Ulil.

merdeka.com

Ketiga, lanjut Kiai Ulil, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dng ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

merdeka.com

"Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma dan peran yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Bukan malah menghancurkannya," ungkap Kiai Ulil.

merdeka.com

Poin ketujuh, berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa. Selanjutnya, poin kedelapan adalah perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling hargai satu sama lain.

merdeka.com

"Poin kesembilan, politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat," katanya.

merdeka.com

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Eko Prasetya

Berita Terpopuler

Berita Populer

Reporter

Winda Nelfira

PSI Tentukan Arah Politik Pekan Depan, Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres?

Hal ini disampaikan usai bertemu dengan Relawan Seknas Jokowi di Markasnya, Jakarta.

partai solidaritas indonesia 1 tahun yang lalu

KPU Batasi Jumlah Pendukung Masuk Ruangan saat Pendaftaran Capres dan Cawapres

KPU hanya mengizinkan 30 orang dari partai politik atau gabungan partai politik untuk masuk ke ruangan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.

Capres 2024 1 tahun yang lalu

Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU 25 Oktober

Pengumuman Gibran sebagai bakal cawapres disampaikan langsung Prabowo didampingi para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo 1 tahun yang lalu

Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Pemprov DKI 1 tahun yang lalu

Cak Imin Dipanggil KPK Usai Deklarasi Cawapres, Ini Kata Mahfud MD soal Dugaan Politisasi Hukum

KPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.

cak imin 1 tahun yang lalu

Sosok Soekitman, Polisi Saksi Sejarah Kelam Penculikan Jenderal TNI saat G30S 1965

Indonesia tengah memperingati peristiwa kelam Gerakan 30 September oleh PKI.

G30S/PKI 1 tahun yang lalu

KPU DKI Coret Aldi Taher!

KPU memberikan kesempatan bagj partai-partai politik memperbaiki berkas pencalonan bacalegnya.

Aldi Taher 1 tahun yang lalu

Bawaslu Terbitkan Imbauan buat Partai Politik Peserta Pemilu Cegah Pelanggaran Kampanye

Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU RI 1 tahun yang lalu

Gus Yahya Soal Sikap PBNU di Pemilu 2024: Kiai Kok Diarahkan, Kiai Itu Bagian Mengarahkan

PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan.

Nahdlatul Ulama 1 tahun yang lalu

PDIP Tunggu Prabowo Sebelum Deklarasi Cawapres Ganjar, Ragu Ada 3 Poros di 2024

Djarot menyebut Capres Ganjar dan pasangannya akan mendaftarkan diri ke KPU pada 19 Oktober 2023.

Bakal Cawapres Ganjar 1 tahun yang lalu

Kunjungi Ketum PBNU, Kaesang Minta Nasihat dan Trik Cara Berpolitik Santun

Kaesang mengaku, pertemuan dengan Gus Yahya ini hanya untuk meminta nasihat cara berpolitik dengan santun tanpa harus mencela orang lain.

Kaesang Pangarep 1 tahun yang lalu

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Kiai Ulil di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).

Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan dapat didukung oleh warga NU.

"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Ulil.

Kiai Ulil kemudian merinci, sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU. Diketahui, sembilan poin tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.

"Pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa," ucap Kiai Ulil.

Ketiga, lanjut Kiai Ulil, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dng ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

"Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma dan peran yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Bukan malah menghancurkannya," ungkap Kiai Ulil.

"Poin kesembilan, politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat," katanya.

Berita Populer

Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Komnas HAM Beberkan Tiga Risiko Kerugian yang Bakal Dialami Masyarakat Imbas Peretasan PDN

Jokowi soal Peretasan PDN: Back Up Semua Data Kita, Kalau Ada Kejadian Kita Tak Terkaget-Kaget

Hasil Forensik Ungkap User yang Selalu Gunakan Password Hingga Sebabkan PDNS Diserang

Kisah Para Red Hat, Pemburu Hacker yang Mampu Membobol Situs Intelijen Mossad Israel

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Kiai Ulil di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).

Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan dapat didukung oleh warga NU."Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Ulil.

Kiai Ulil kemudian merinci, sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU. Diketahui, sembilan poin tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.

"Pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa," ucap Kiai Ulil.

Ketiga, lanjut Kiai Ulil, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dng ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

"Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma dan peran yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Bukan malah menghancurkannya," ungkap Kiai Ulil.

"Poin kesembilan, politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat," katanya.

Berita Populer

Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Komnas HAM Beberkan Tiga Risiko Kerugian yang Bakal Dialami Masyarakat Imbas Peretasan PDN

Jokowi soal Peretasan PDN: Back Up Semua Data Kita, Kalau Ada Kejadian Kita Tak Terkaget-Kaget

Hasil Forensik Ungkap User yang Selalu Gunakan Password Hingga Sebabkan PDNS Diserang

Kisah Para Red Hat, Pemburu Hacker yang Mampu Membobol Situs Intelijen Mossad Israel

Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan dapat didukung oleh warga NU.

"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Ulil.