Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024.

Saldi meyakini, dalil pemohon yakni kubu capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bahwa ada politisasi bansos dalam Pilpres 2024 beralasan menurut hukum.

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion, Senin (22/4).

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak termasuk kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan MK dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang dilayangkan kubu capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih. Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon," kata Hakim MK Arsul Sani, Senin (22/4).

Arsul menyebut, pemohon sudah menunjukkan bukti keterkaitan bansos dengan hasil Pilpres 2024. Bukti itu salah satunya hasil survei dan keterangan ahli.

Namun, kata Arsul, bukti tersebut tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, dan komprehensif kepada MK. Hal itu membuat MK tidak merasa yakin ada korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual.

"Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih," kata Arsul.