VIDEO: Arsul Sani Sebut Mahkamah Konstitusi Tak Yakin Ada Keterkaitan Bansos dengan Pemilihan Presiden

MK sebelumnya menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 diajukan Anies-Cak Imin maupun Ganjar dan Mahfud.

Kubu AMIN hanya tersenyum saat MK menyebutkan bahwa tidak ada bukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.

Sejumlah poin penting yang digugat Anies dan Ganjar akhirnya ditolak MK

MK menyatakan menolak seluruh permohonan Anies-Cak Imin.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh eksepsi dari pemohon dan termohon dalam sidang PHPU, Senin (22/4)

MK memutuskan menolak seluruh gugatan dari kubu 02 Anies Baswedan-Muhaimin dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024

Saldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.

Hal ini berdasarkan keterangan dari para menteri yang sudah dipanggil oleh MK.

Hakim MK, Ridwan Mansyur menyatakan, MK tidak menemukan adanya penyalahgunaan bansos oleh Presiden Jokowi

Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan wewenang MK.

Anies-Cak Imin dalam dalilnya menuding penjabat kepala daerah ikut cawe-cawe dukung Prabowo-Gibran

Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Habiburokhman menekankan pentingnya konfirmasi untuk mencegah masalah di masa depan.

Arsul menegaskan bahwa ia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu negatif yang beredar.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan studi doktoralnya dimulai pada September 2010.

Sidang membahas terkait uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).