Gelar Forum Risk Governance Resilience BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola

Di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, industri asuransi dituntut tidak hanya bertahan.

Pertumbuhan yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang baru untuk memastikan Anggaran BPJS Tepat Sasaran, efisien, dan bebas pemborosan. Simak arahan lengkapnya!

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya Anggaran BPJS Tepat Sasaran, meminta direksi baru mengendalikan biaya operasional dan mencegah pemborosan demi amanah rakyat.

Ada dua isu utama: meningkatnya fragmentasi geoeconomics yang mendorong proteksionisme dan menghambat diversifikasi investasi global.

BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memperkuat sinergi dengan regulator, akademisi, dan praktisi akuntansi dalam membangun sistem keuangan yang transparan.

Harwan menyoroti kondisi di Indonesia, di mana masih ada perusahaan yang belum menjalankan ERM dengan optimal.

Risiko ini harus dibagi dan dikelola dengan baik agar tercipta persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha reasuransi.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petani melalui BPJS Ketenagakerjaan, memastikan keamanan dan kesejahteraan para pahlawan pangan daerah.

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan memperluas cakupan jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Sumsel dalam memastikan perlindungan jam

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan betapa krusialnya perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Penerima Upah untuk menjamin kepastian dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia. Simak detail program dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa

Total manfaat klaim kematian dan kecelakaan kerja yang telah diberikan kepada peserta di ekosistem DBHCHT sebanyak 775 pekerja dengan jumlah nominal Rp28 M.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian perlindungan jaminan sosial ketenagak

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, peralatan masak, perlengkapan kebersihan, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.

Program Lingkaran Cinta merupakan wujud nyata sinergi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.