DPRD Jabar Pertanyakan Proyek Sekolah Maung KDM yang Belum Masuk APBD 2026

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti proyek "Sekolah Maung" gagasan Gubernur Dedi Mulyadi yang belum terdaftar di APBD 2026, memicu pertanyaan tentang perencanaan dan efisiensi anggaran.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyuarakan keprihatinannya terkait rencana pembangunan "Sekolah Maung" atau Manusia Unggulan. Proyek yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan karena belum ada laporan resmi yang disampaikan kepada legislatif.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengungkapkan bahwa informasi mengenai diksi dan konsep Sekolah Maung justru baru diketahui melalui unggahan media sosial Gubernur dan pemberitaan media massa. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses perencanaan dan komunikasi proyek strategis tersebut.

Kekhawatiran utama muncul karena proyek Sekolah Maung ini belum masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Padahal, proses pembangunan sekolah baru membutuhkan waktu panjang mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik.

Polemik Perencanaan dan Anggaran Proyek Sekolah Maung

Zaini Shofari secara tegas menyatakan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat belum pernah mendengar diksi "Sekolah Maung" secara resmi sebelum ini. Ia baru mengetahui ide tersebut empat hari sebelum pernyataan, melalui media sosial gubernur dan media massa. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut mungkin merupakan ide mendadak yang sporadis tanpa perencanaan matang.

Pembangunan sebuah sekolah baru memerlukan proses yang kompleks dan memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini mencakup pengadaan lahan, perencanaan detail, hingga tahap konstruksi fisik yang tidak sebentar. Oleh karena itu, ketiadaan proyek ini dalam APBD 2026 menjadi indikasi kuat adanya masalah dalam perencanaan.

Mengingat belum adanya alokasi anggaran dalam APBD 2026, DPRD menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk lebih realistis dalam merencanakan pembangunan. Mereka menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran yang jelas.

Prioritas Penguatan Infrastruktur Pendidikan Eksisting

Daripada memulai proyek dari nol, Zaini Shofari berpendapat bahwa akan jauh lebih efektif jika pemerintah memperkuat infrastruktur pendidikan yang sudah tersedia. Banyak sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat masih memiliki lahan sisa yang luas, sekitar 1 hingga 2 hektar. Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program studi yang diinginkan Gubernur.

Pengalihan fokus ke sekolah eksisting akan secara signifikan memangkas waktu birokrasi dan eksekusi proyek. Hal ini jauh lebih efisien dibandingkan harus membangun bangunan baru yang memerlukan proses panjang dan berliku. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan langsung untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Meskipun mempertanyakan perencanaan dan penganggaran, Zaini membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah terkait hibah lahan. Berdasarkan penelusurannya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan tengah menyiapkan proses hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jawa Barat untuk keperluan sekolah tersebut.

DPRD tetap mengapresiasi visi besar Gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan, namun dengan catatan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama. Zaini menambahkan bahwa jika ada ide lain dari Gubernur yang anggarannya bisa terselesaikan, maka hal itu patut dicoba.

Sumber: AntaraNews