Fakta Unik: Lahan 7,6 Hektar Disiapkan! Pemkab Kediri Ngebut Administrasi Bangun Sekolah Rakyat Multi-Jenjang

Pemkab Kediri serius siapkan administrasi lahan seluas 7,6 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat Kediri berjenjang SD hingga SMA. Proses ini melibatkan koordinasi dengan PTPN dan dukungan Kemensos demi pendidikan berkualitas bagi warga tak mampu.

Pemerintah Kabupaten Kediri tengah bergerak cepat menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Lahan seluas 7,6 hektar di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, telah disiapkan untuk proyek ambisius ini.

Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemkab yang akan dihibahkan. Pembangunan Sekolah Rakyat ini direncanakan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA secara terintegrasi. Targetnya, pembangunan dapat dimulai tahun ini agar tahun depan sudah bisa beroperasi.

Persiapan ini tidak hanya fokus pada lahan utama, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hal ini terkait penentuan tapal batas lahan akses jalan menuju lokasi Sekolah Rakyat. Dukungan dari Kementerian Sosial juga diharapkan untuk memfasilitasi proses administrasi penting ini.

Tantangan Administrasi dan Koordinasi Lahan Sekolah Rakyat

Wabup Dewi Mariya Ulfa menjelaskan bahwa lahan utama seluas 7,6 hektar di Desa Plosokidul adalah milik Pemkab Kediri. Lahan ini nantinya akan dihibahkan kepada pihak Sekolah Rakyat untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Proses administrasi hibah ini sedang dalam tahap penyelesaian oleh Pemkab Kediri.

Namun, terdapat kendala terkait akses jalan menuju lokasi Sekolah Rakyat tersebut. Jalan menuju lahan ini masih menjadi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Oleh karena itu, Pemkab Kediri harus berkoordinasi dengan PTPN untuk menentukan tapal batas lahan akses jalan.

Selain masalah lahan, Pemkab Kediri juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Pihaknya telah meminta bantuan Kementerian Sosial untuk memfasilitasi koordinasi dengan PTPN. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian administrasi lahan akses jalan Sekolah Rakyat.

“Targetnya pembangunan tahun ini, sehingga tahun depan sudah pindah di sana (Plosoklaten),” kata Wabup Dewi. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kediri untuk segera merealisasikan proyek Sekolah Rakyat.

Dukungan Penuh dari Kementerian Sosial untuk Pengembangan Pendidikan

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah menunjukkan dukungannya terhadap proyek ini. Beliau mengunjungi lokasi SRMA 24 Kediri dan berdialog dengan orang tua serta siswa Sekolah Rakyat. Kunjungan ini menegaskan pentingnya inisiatif pendidikan bagi masyarakat.

Mensos mengapresiasi kemajuan sekolah rakyat rintisan untuk tingkat SMA di Kabupaten Kediri. Ia juga mendukung Pemkab Kediri untuk segera menuntaskan masalah kelengkapan administrasi. Dukungan ini vital untuk kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri dapat berkembang mencakup tiga jenjang. Mulai dari SD, SMP, hingga SMA, agar lebih banyak siswa tidak mampu dapat mengenyam pendidikan berkualitas. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan.

Pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, hal ini akan dilakukan setelah administrasi lahan yang disediakan Pemkab Kediri lengkap dan legalitasnya jelas. “Mudah-mudahan kalau tanah di Kabupaten Kediri sudah clear and clean, Insy Allah akan dimulai tahun ini,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Sumber: AntaraNews