Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Buntut Kecelakaan Kereta Bekasi dan Kasus Daycare

{{caption}}
Prabowo Bakal Siapkan Fasilitasi Daycare untuk Anak Buruh

{{caption}}
Seruan Puan di Hari Buruh: Pastikan Pekerja Peroleh Hak dan Perlindungan dari Ancaman PHK

{{caption}}
May Day 2026, Rute Transjakarta Tanah Abang–Blok M Disetop Sementara

{{caption}}
Prabowo: Negara Ambil Alih Tambang Ilegal, Target 2026 hingga 8 Juta Hektare Kembali ke Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Uang MBG Beredar, Ekonomi Kita Hidup

Topik Terkait
{{caption}}
Beban Fiskal Jawa Barat 2026: Gubernur Dedi Mulyadi Akui Tunggakan Proyek Rp621 M

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan Beban Fiskal Jawa Barat di awal 2026 sangat berat akibat tunggakan proyek Rp621 miliar dan pemangkasan dana pusat, mengancam program baru yang seharusnya berjalan.

{{caption}}
APBD Jabar 2026 Turun Rp3 Triliun, Ini Strategi Penghematan Operasional Pemprov Jabar ala Gubernur Dedi Mulyadi Termasuk WFH

Gubernur Dedi Mulyadi umumkan **penghematan operasional Pemprov Jabar** di 2026 karena APBD turun jadi Rp28 triliun. Apa saja langkahnya, termasuk WFH, demi kepentingan publik?

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: APBD Jabar 2026 Turun Drastis Jadi Rp28 Triliun, Dedi Mulyadi Sebut Tahun Berat!

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkap APBD Jabar 2026 diproyeksikan hanya Rp28 triliun, turun signifikan akibat penundaan transfer pusat. Apa dampaknya bagi pembangunan Jawa Barat?

{{caption}}
Tahukah Anda? DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah Mulai November 2025 Demi Hemat Rp9 Miliar Anggaran Rapat!

DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah mulai November 2025 sebagai langkah antisipasi penghematan anggaran besar di 2026. Kebijakan ini juga menyasar listrik, internet, dan jamuan rapat. Bagaimana dampaknya?

{{caption}}
Dedi Mulyadi Ungkap Setumpuk Utang Pemprov Jabar Bikin Serapan Anggaran Turun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan tunggakan utang dan kewajiban yang harus dipenuhi Pemprov Jabar terkait serapan APBD tahun 2025

{{caption}}
Tegas! Dedi Mulyadi Hapus Perjalanan Dinas ke Luar Negeri: Ngapain, Ngomong Bahasa Inggrisnya juga Gak Bisa

Sementara untuk perjalanan dalam negeri tetap dianggarkan tapi dipotong 50 persen.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Minta Anggaran Baju Dinas, Sepatu hingga Dasi Dihapus: Masa Harus Dibelikan Negara

Dia meminta anggaran baju dinas dimasukkan jadi belanja infrastruktur.

{{caption}}
Resmi Jadi Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi Janjikan Pembenahan dan Efisiensi

Dedi Mulyadi mengapresiasi semua pasangan calon yang menerima hasil dan memberikan dukungan kepadanya.

{{caption}}
Kemenhut Gandeng KDM, Fokus Tertibkan Lahan di Bandung Utara

Pemerintah berencana menertibkan kawasan Bandung Utara yang belakangan marak terjadi alih fungsi lahan sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

{{caption}}
Dedi Mulyadi Jelaskan Pembangunan Flyover Bulak Kapal Masih Tahap Revisi DED, Dikebut Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi

Pembangunan Flyover Bulak Kapal, Bekasi Timur, dipercepat usai kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan Kereta CommuterLine di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).

{{caption}}
Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Lintasan Lari Gasibu Tetap Eksis Pasca Revitalisasi

Revitalisasi Lapangan Gasibu dan Gedung Sate akan segera dilakukan. Gubernur Dedi Mulyadi memastikan lintasan lari Gasibu akan tetap dipertahankan, menepis kekhawatiran masyarakat dan menjawab pertanyaan seputar proyek ini.

{{caption}}
KDM Jamin Integrasi Gedung Sate Gasibu Patuhi Regulasi Cagar Budaya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan proyek Integrasi Gedung Sate Gasibu tidak merombak fisik bangunan utama dan tetap mematuhi regulasi cagar budaya. Proyek ini fokus pada penataan lanskap dan ruang publik untuk menciptakan kawasan terpadu yang ra

{{caption}}
Bandung Penghasil Kopi, tapi Wisatawan Minum Saset? Ini Kata Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi mendorong kedai di Ciwidey dan Pangalengan menjual kopi lokal. Produksi tinggi, tapi wisatawan masih banyak konsumsi kopi saset.

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Teguran Gubernur Dedi Mulyadi soal 1.500 Penyapu Jalan Tak Efektif

Farhan menyimpulkan bahwa kinerja petugas penyapu jalan tidak berjalan dengan efektif. Dia menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh petugas tersebut.

{{caption}}
Efisiensi Anggaran Pelatnas Akuatik: PB Akuatik Pulangkan Atlet Asian Games 2026

Keterbatasan anggaran memaksa PB Akuatik memulangkan atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub. Simak dampak efisiensi anggaran pelatnas akuatik terhadap persiapan atlet menuju Aichi-Nagoya.

{{caption}}
Operasional TPA Burangkeng Bekasi Kembali Normal, Pemkab Bekasi Ambil Langkah Cepat

Setelah sempat terganggu, operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Bekasi kini kembali normal berkat respons cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi kendala operasional.

{{caption}}
Pembangunan Kantor Satpol PP DKI Jakarta Tertunda Akibat Efisiensi Anggaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

{{caption}}
Target Ambisius Pemkot Bengkulu: Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen pada 2027

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

{{caption}}
Efisiensi Anggaran Wujudkan Program Sekolah Gratis Banten, Gubernur Andra Soni Paparkan Capaian

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

{{caption}}
Efisiensi Anggaran, Pemkab Rejang Lebong Terapkan Kebijakan WFH Setiap Jumat

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.