Cerita Budi Arie, Siang Disemprot DPR Sore Dicopot Prabowo

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Menkop Budi Arie mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 menjadi Rp7,85 triliun.

Budi Arie Setiadi resmi dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Jabatan Menkop diserahkan kepada Ferry Joko Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai wakilnya Budi Arie. Kebijakan ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

Tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri. Prabowo pun langsung melantik Ferry Juliantono bersama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji. Dalam pelantikan ini, Budi Arie sendiri tidak terlihat hadir di Istana Negara.

Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Tahun 2026 Jadi Rp7,85 Triliun

Namun ada hal yang menarik di balik pencopotan Budi Arie ini oleh Prabowo ini. Ternyata beberapa jam sebelum dicopot, Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkop menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR. Dalam rapat tersebut, Menkop Budi Arie mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 menjadi Rp7,85 triliun. Budi Arie beralasan, kenaikan anggaran ini untuk mempercepat penguatan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tersebut Budi Arie Setiadi mengatakan awalnya pagu anggaran Kemenkop pada 2026 adalah Rp937 miliar. Dana itu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp313,25 miliar dan program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar.

Menurut Budi Arie, tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk menjalankan program utama, seperti digitalisasi 80.000 KDKMP; keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi; dan peningkatan kapasitas anggota koperasi.

"Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP," kata Budi Arie.

Budi Arie menuturkan anggaran sebesar Rp7,85 triliun ini akan digunakan untuk kepentingan Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari dukungan manajemen Rp514,12 miliar, program perkoperasian Rp2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp4,52 triliun.

Anggaran Sekretariat Kemenkop Fantastis

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah 'Oneng' Pitaloka melontarkan pertanyaan menohok kepada Menkop Budi Arie. Hal ini terkait jumbonya anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang angkanya lebih dari Rp288 miliar.

Rieke mengatakan, anggaran Sekretariat Kemenkop pada 2026, angkanya cukup fantastis, bahkan melebihi anggaran untuk program-program lainnya. "Yang terbesar Sekretariat Kementerian Koperasi Rp288.669.382.000. Ini menjadi catatan penting, untuk program kesekretariatannya saja lebih besar ketimbang program-program lain," kata Rieke.

Rieke juga menyoroti besaran gaji dan tunjangan di kementerian yang dipimpin Budi Arie itu. "Gaji itu, gaji dan tunjangan sebesar Rp194 miliar. Nah, gajinya itu berapa? Tunjangannya berapa? Sekalian tukin berapa," tanya dia.

Rieke juga meminta Menkop Budi Arie melakukan perincian atas gaji dan tunjangan yang dimaksud. Saat ini, seluruh lembaga negara termasuk Kemenkop harus merelokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jadi, nanti mohon ini, gaji dan tunjangan dibreakdown. Apa saja komponennya. Kemudian untuk dukungan operasional umum, layanan keuangan barang dan jasa, in apa saja? Sudahlah pak, yang dibutuhkan itu betul seperti teman-teman bilang, adalah penguatan untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)-nya disisir lagi. Mana yang bisa direalokasikan untuk penguatan, kalau ada 80 ribu (KDMP). Berapa banyak yang mau dibackup," tegasnya.

Rieke PDIP Emosi ke Budi Arie

Tak cuma itu, Rieke mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hanya bisa berjalan dengan baik, terarah, dan terukur ketika berbasis pada data Desa Kelurahan Presisi. Rieke mengaku dirinya pernah melakukan pendataan ke Bongkasa Pertiwi di Bali. Menurut Rieke pendataan tersebut menggunakan uang DPR yang kemudian data tersebut diberikan gratis kepada kementerian. Politisi yang beklen disapa Oneng ini menjelaskan, salah satu uang DPR digunakan untuk hal seperti itu.

Dengan tegas, Rieke mengatakan uangnya sebagai anggota DPR digunakan untuk pendanaan tersebut. Sehingga ia meminta pendampingan kepada Kementerian Koperasi. Rieke pun senjaga melakukan follow up depan Budi Arie ketika rapat tersebut digelar secara live. Politikus PDIP ini mengaku kecewa jika usahanya selama ini tidak di follow up.

"Ini saya live biar sengaja supaya ada follow up. Kalau masih tidak ada follow up sungguh terlalu," semprot Rieke.

Koperasi Merah Putih Jadi Bom Waktu

Tak Cuma Rieke yang keras, Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Mulyadi juga mendesak agar Budi Arie bisa menyukseskan Koperasi Merah Putih, yang menjadi program kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Karena ini bagian dari cara Prabowo untuk meningkatkan kesejateraan rakyat.

"Kami di parlemen mengawasi dan juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar program yang kemudian menjadi bom waktu misalnya. Atau bahkan mempermalukan presiden," katanya.

Hingga rapat kerja dengan Komisi VI DPR berakhir, wartawan belum mendapat kabar bahwa Istana akan melakukan reshuffle. Baru sekitar pukul 14.30 WIB, isu reshuffle kian berembus kencang, dan ternyata Menkop Budi Arie menjadi salah satu menteri yang direshuffle Prabowo dari kabinet merah Putih.