Cara Polisi Bangun Ikatan dengan Masyarakat Lewat Jumat Curhat hingga Lomba Stand Up

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekankan kepada jajaran agar tidak menjadi sosok yang anti kritik

'Tidak Anti Kritik', itulah kata-kata yang terus digaungkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Pimpinan Polri terhadap anggotanya. Hal ini juga disampaikan saat Hut ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (1/7).

"Kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi. sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Monas, Jakarta, Senin (1/7).

Untuk menyakini masyarakat jika Polri 'Tidak Anti Kritik', dibentuklah suatu program yang dekat dengan warga. Yakni 'Jumat Curhat', kegiatan interaksi langsung dengan warga ini dilaksanakan oleh seluruh personel di wilayah hukumnya masing-masing hingga petinggi Polri.

Tak hanya itu, untuk lebih mendekatkan diri dengan warga. Polri pun juga membentuk 'Polisi RW', di setiap daerah atau wilayah. Bahkan, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran turun dan berkomunikasi langsung dengan warga.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, Polisi RW hadir sebagai wujud praktik pemolisian modern yang bermuara dari hulu yaitu pencegahan kejahatan melalui pendekatan nyata dengan masyarakat.

Para Polisi RW ini juga diharapkan dapat berkomunikasi, menjalin silaturahmi, menjadi kawan, jembatan, komunikator, fasilitator serta tempat curhat bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, minimal seminggu sekali. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Jenderal bintang tiga ini menjelaskan, dari keseluruhan program tersebut yang menjadikan anggota dekat, kenal bahkan akrab dengan warga dapat mencegah berbagai aksi kejahatan bahkan menurunkan angka kejahatan jalanan, tawuran hingga 49%.

"Polisi, sebagai bagian dari negara, seyogyanya hadir untuk melihat, mendengar dan melakukan pelayanan yang fokus pada upaya pencegahan kejahatan serta pelanggaran kamtibmas terjadi di masyarakat," ungkap Fadil.

Kritik Polri Lewat Lomba Stand Up Comedy

Kemudian, masih di hari jadi ke-78 Bhayangkara. Polri pun turut menggelar perlombaan stand up comedy, bukan tanpa alasan kegiatan yang sudah tiga kali ini digelar Korps Bhayangkara.

Karena, para peserta yang berjumlah mencapai ribuan orang ini bisa menyampaikan langsung keresahannya terhadap kinerja Polri. Bahkan, kritik ini dilakukan langsung dihadapan Kapolri beserta petinggi Polri lainnya saat Grand Final.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim sekaligus Ketua Penyelenggara, Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan, acara ini digelar agar Polri bisa lebih dekat lagi dan dicintai masyarakat.

"Bahwa ini akan terus tiap tahunnya karena sudah ada piala bergilir, yang diberikan Pak Kapolri. Tetap kami butuh kritik masyarakat yang membangun polisi. Karena kamu tidak anti kritik, justru kritikan itu membangun Polri menjadi lebih baik," kata Mukti dalam keterangannya, Sabtu (13/7).

Apresiasi Kompolnas Terhadap Polri

Untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, Polri pun melakukan perekrutan terhadap penyandang disabilitas untuk menjadi polisi dengan pangkat perwira.

Langkah yang sudah dijalankan dengan baik oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) yang dipimpin Asisten SDM Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo ini pun kemudian mendapatkan apresiasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Kebijakan Kapolri ini berhasil dijalankan dengan baik oleh As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sebelumnya SSDM Polri juga sudah melakukan studi komparatif ke negara-negara yang memberikan peluang kepada difabel untuk bekerja menjadi anggota kepolisian," kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti dalam keterangannya, Senin (26/2).

"Kebijakan Kapolri terkait difabel menunjukkan bahwa Polri menghormati asas non-diskriminatif dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh amanah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," sambungnya.