Trump Ultimatum Iran, Pilih Damai atau Hadapi Kehancuran

Trump menyampaikan ancaman ini melalui akun media sosialnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberikan peringatan tegas kepada Iran di tengah stagnasi negosiasi untuk mengakhiri konflik yang melanda Timur Tengah. Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social pada hari Minggu, Trump mendesak Teheran untuk segera mencapai kesepakatan damai dengan Washington.

Ia menulis, "Bagi Iran, waktu terus berjalan, dan mereka harus bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka." Ia menegaskan, "WAKTU ADALAH SEGALANYA!" Konflik antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, seperti yang dilaporkan oleh Japan Today pada Senin (18/5/2026).

Perang ini telah menyebabkan gangguan besar di kawasan, termasuk blokade yang efektif di Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran penting yang biasanya dilalui sekitar 20 persen ekspor minyak dunia. Selain itu, konflik juga meluas ke Lebanon, di mana kelompok bersenjata Hezbollah yang didukung oleh Iran terus terlibat dalam bentrokan dengan Israel.

Seorang pejabat militer Israel mengungkapkan bahwa Hizbullah telah menembakkan sekitar 200 proyektil ke wilayah Israel dan pasukannya selama akhir pekan, meskipun kedua negara sebelumnya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel di Lebanon selatan pada hari Minggu mengakibatkan lima orang tewas, termasuk dua anak-anak.

Menurut otoritas Lebanon, lebih dari 2.900 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak perang dimulai, termasuk sekitar 400 korban yang jatuh setelah gencatan senjata dimulai pada 17 April. Meskipun Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata pada 8 April, perundingan damai kembali terhenti dan bentrokan sporadis terus berlanjut. Media Iran pada hari Minggu melaporkan bahwa Amerika Serikat dianggap tidak memberikan konsesi nyata dalam proposal terbaru untuk negosiasi perdamaian.

Kantor berita Fars menyebutkan bahwa Washington telah mengajukan lima poin tuntutan, termasuk permintaan agar Iran hanya mengoperasikan satu fasilitas nuklir dan memindahkan stok uranium yang diperkaya tinggi ke Amerika Serikat.

Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Washington menolak untuk mencairkan sebagian besar aset Iran yang dibekukan di luar negeri maupun memberikan kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Kantor berita Mehr menganggap bahwa AS berusaha untuk mendapatkan konsesi politik yang gagal dicapai melalui perang, sehingga meningkatkan risiko kebuntuan dalam negosiasi. Dengan situasi yang semakin rumit, harapan untuk mencapai perdamaian tampak semakin menipis, dan ketegangan di kawasan terus berlanjut.

Belum Ada Kemajuan Signifikan

Ketegangan di kawasan semakin meningkat setelah insiden serangan drone yang menyebabkan kebakaran di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir di Abu Dhabi. Menurut otoritas setempat, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan tingkat radiasi tetap normal. Kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran di Irak dan pemberontak Houthis di Yaman diketahui memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan menggunakan drone tempur.

Di sisi lain, Pakistan berusaha menjadi mediator dalam proses perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di Teheran pada hari Minggu. Setelah pertemuan tersebut, Ghalibaf menyatakan bahwa konflik antara AS, Israel, dan Iran telah mengguncang stabilitas seluruh wilayah Timur Tengah. Ia menambahkan, "Beberapa negara di kawasan percaya kehadiran Amerika Serikat akan membawa keamanan, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan hal sebaliknya."

Presiden Trump juga membahas situasi Iran dengan Presiden China, Xi Jinping, dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pekan ini. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Kementerian Luar Negeri China menegaskan pentingnya membuka kembali jalur pelayaran internasional di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.