Trump Ditinggalkan Sekutu, Jepang dan Australia Tolak Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Selain Jepang dan Australia, terdapat beberapa negara lain yang juga menolak untuk menerima ajakan dari Trump.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seolah ditinggal para sekutunya. Sebut saja, Jepang, Australia dan Inggris yang menolak mentah-mentah ajakan Trump untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz.

Trump mengklaim pengiriman kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz yang kini diblokade militer Iran sebagai respons penyerangan Israel-AS ke Teheran beberapa waktu lalu. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan minyak untuk sejumlah negara termasuk AS.

Pemerintah Jepang, Australia, dan Inggris menegaskan sikap hati-hati mereka. Meskipun demikian, Presiden AS Donald Trump terus meningkatkan tekanan kepada negara-negara mitra untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan salah satu jalur energi terpenting di dunia ini, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian pada Senin (16/3).

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran secara efektif telah menyebabkan gangguan besar terhadap pasokan energi global. Jalur laut ini selama ini menjadi rute utama untuk sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Akibatnya, dampak langsungnya terasa di pasar energi, di mana harga minyak global mengalami lonjakan tajam.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump menyebutkan bahwa pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara untuk meminta dukungan dalam mengamankan jalur pelayaran tersebut, meskipun ia tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara yang dimaksud.

Sebelumnya, Trump telah menyebutkan beberapa negara yang diharapkan terlibat, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. "Saya meminta negara-negara itu datang dan melindungi wilayah mereka sendiri, karena dari sanalah mereka mendapatkan energi," ujar Trump.

Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum membuahkan hasil berupa komitmen militer yang konkret. Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa pemerintahnya belum memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah guna mengawal kapal dagang.

"Kami belum membuat keputusan terkait pengiriman kapal pengawal. Kami masih meninjau apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dalam kerangka hukum yang ada," jelas Takaichi di hadapan parlemen. Isu pengerahan pasukan ke luar negeri tetap menjadi topik sensitif di Jepang, yang secara konstitusional menganut prinsip pasifisme sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Tanggapan Menteri Pertahanan Jepang

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan bahwa Tokyo tidak memiliki rencana untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz, mengingat situasi keamanan yang masih sangat tidak stabil. "Secara teknis mungkin saja dilakukan, tetapi apakah itu harus dilakukan dalam kondisi saat ini adalah persoalan yang berbeda," ujarnya.

Meskipun demikian, pembatasan yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam keamanan energi Jepang. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, Jepang mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, dan sekitar 70 persen dari total tersebut melewati jalur laut ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Jepang mulai menggunakan cadangan minyak strategisnya pada hari Senin, yang merupakan kali pertama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Media Jepang melaporkan bahwa pemerintah awalnya melepaskan cadangan minyak milik sektor swasta setara dengan kebutuhan selama 15 hari, sebelum melanjutkan dengan cadangan negara untuk satu bulan.

Sikap serupa juga diungkapkan oleh Australia. Menteri Transportasi Australia, Catherine King, menyatakan bahwa Canberra tidak akan mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur tersebut.

"Kami memahami pentingnya Selat Hormuz, tetapi pengiriman kapal bukan sesuatu yang kami rencanakan atau kontribusikan," kata King kepada penyiar nasional Australia.

Di Inggris, pemerintah sedang mempertimbangkan opsi terbatas, termasuk kemungkinan mengirim pesawat penyapu ranjau udara untuk membantu membersihkan jalur pelayaran dari ranjau laut. Namun, para pejabat memperingatkan bahwa pengerahan kapal perang justru dapat memperburuk situasi konflik yang semakin tidak menentu.

Sementara itu, Korea Selatan menyatakan sedang melakukan koordinasi dengan Washington sebelum mengambil keputusan. Presiden Trump juga meningkatkan tekanan terhadap sekutu Eropa, dan dalam wawancara dengan Financial Times, ia memperingatkan bahwa masa depan NATO dapat terancam jika negara-negara anggotanya tidak membantu Washington menjaga keamanan jalur energi global tersebut.

Prancis Juga Menolak

Prancis juga menolak untuk mengirim tambahan kapal perang ke Selat Hormuz. Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa fokus utama Paris saat ini adalah menjaga stabilitas di kawasan tersebut, bukan meningkatkan ketegangan militer. Di tengah situasi yang tegang ini, Trump juga mendorong China untuk berperan dalam membuka kembali jalur pelayaran di sana. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menunda pertemuan puncak dengan Presiden China, Xi Jinping, sambil menunggu respons dari Beijing.

Blokade di Selat Hormuz telah menyebabkan lonjakan harga energi di pasar global. Pada perdagangan awal hari Senin, harga minyak dunia dilaporkan telah melampaui 104 dolar AS per barel. Konflik yang telah memasuki pekan ketiga ini juga belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Menteri Energi AS, Chris Wright, menyatakan bahwa perang kemungkinan akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, meskipun tidak ada kepastian kapan pertempuran akan berhenti.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa Teheran tidak meminta gencatan senjata atau perundingan dengan Washington. "Kami tidak pernah meminta gencatan senjata dan bahkan tidak pernah meminta negosiasi," ungkap Araqchi. "Kami siap mempertahankan diri selama diperlukan." Di kawasan Teluk, dampak dari konflik ini juga mulai terasa. Bandara Dubai, yang merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia, sempat menghentikan operasionalnya sementara pada hari Senin setelah insiden drone yang memicu kebakaran di sekitar area bandara.