Trump Ngambek Lagi karena Tak Dibantu Sekutu di Perang Iran, Ancam Keluar dan Cibir NATO Macan Kertas

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku tengah mempertimbangkan menarik AS dari NATO.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku tengah mempertimbangkan menarik Amerika Serikat dari NATO setelah negara-negara sekutu tidak aktif terlibat dalam perang di Iran.

"Oh ya, saya akan mengatakan (ini) sudah melampaui tahap pertimbangan ulang. Saya tidak pernah benar-benar terpengaruh oleh NATO," ujar Trump saat ditanya mengenai kemungkinan untuk meninjau kembali keanggotaan AS setelah konflik tersebut, seperti yang dilaporkan oleh TIME.

"Saya selalu tahu mereka itu hanya macan kertas dan omong-omong Putin juga tahu itu," tambahnya.

Pada pertengahan Maret, Trump memperingatkan negara-negara NATO tentang masa depan yang "sangat buruk" jika mereka tidak berkontribusi dalam mengamankan Selat Hormuz. Respons dari negara-negara Eropa terhadap peringatan tersebut cenderung hati-hati dan menolak, termasuk penolakan untuk mengirim kapal perang ke jalur perdagangan yang krusial itu.

Trump mengkritik mereka karena tidak mengambil tindakan nyata, yang menurutnya merupakan cara untuk menguji komitmen mereka.

"Kami selalu ada untuk mereka secara otomatis, termasuk dalam kasus Ukraina. Padahal Ukraina bukan masalah kami. Itu adalah cara untuk menguji komitmen---dan kami tetap membantu mereka, bahkan akan selalu membantu mereka. Namun, mereka tidak melakukan hal yang sama untuk kami," ungkapnya dalam wawancara dengan The Telegraph.

Melalui unggahan di Truth Social pada Rabu (1/4/2026), Trump mengklaim bahwa Iran baru saja meminta gencatan senjata. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan apabila Selat Hormuz terbuka, bebas, dan aman.

Hingga saat itu, ia menekankan bahwa AS akan terus menggempur Iran hingga mereka benar-benar luluh lantak. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut klaim Trump tentang permintaan gencatan senjata tersebut tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana dilaporkan oleh televisi pemerintah Iran.

Komentar Pejabat AS Lainnya

Pernyataan terbaru Donald Trump mengenai NATO mencerminkan pandangan yang diungkapkan oleh pejabat senior dalam pemerintahannya. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Selasa (31/3), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat mungkin perlu mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan NATO setelah konflik berakhir.

"Kita harus meninjau ulang apakah aliansi ini---yang selama ini telah melayani negara kita dengan baik---masih menjalankan fungsi tersebut atau justru telah menjadi hubungan satu arah, di mana AS hanya berperan membela Eropa," katanya.

"Sementara itu, ketika kita membutuhkan bantuan, sekutu justru menolak memberikan izin penggunaan pangkalan maupun hak melintas di wilayah udara," tambahnya.

Meskipun Rubio tidak menyebutkan negara tertentu, Trump secara konsisten menyoroti Inggris karena penolakannya untuk mengizinkan penggunaan pangkalan militer oleh pasukan AS untuk serangan pada 28 Februari. Selain itu, Spanyol juga menolak permintaan untuk penggunaan pangkalan bersama dalam serangan terhadap Iran dan baru-baru ini menutup wilayah udaranya bagi pesawat AS yang terlibat dalam konflik tersebut.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga menyatakan kekecewaan pemerintah Trump terhadap NATO.

"Banyak hal telah terungkap, banyak hal telah ditunjukkan kepada dunia, tentang apa yang bersedia dilakukan sekutu kita untuk AS," katanya kepada wartawan pada Selasa.

"Ketika kami meminta bantuan tambahan... kami mendapatkan pertanyaan, atau hambatan, atau keraguan," tambahnya.

"Sebuah aliansi tidak banyak berarti jika negara-negara anggotanya tidak bersedia berdiri bersama Anda saat Anda membutuhkan mereka."

Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, mengungkapkan kepada Newsmax pada Rabu, "Sangat jelas bahwa Presiden Trump sedang mengevaluasi kembali segalanya, apakah itu keterlibatan kita di NATO atau dukungan kita terhadap upaya Eropa di Ukraina."

"Semuanya," kata Whitaker, "ada di atas meja." NATO, yang didirikan pada tahun 1949, saat ini memiliki 32 negara anggota dan dibentuk berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu mencegah ekspansi Soviet, melarang kebangkitan kembali militerisme nasional di Eropa, serta mendorong integrasi politik Eropa.

Perjanjian Washington atau North Atlantic Treaty, yang ditandatangani oleh AS, Belgia, Kanada, dan negara-negara lainnya pada April 1949, menjadi dasar dari NATO dan terdiri dari 14 pasal. Selama masa jabatannya di Gedung Putih, Trump menyampaikan keluhannya mengenai NATO, terutama terkait pembiayaan pertahanan dan kontribusi negara-negara anggota.

Ia berpendapat bahwa AS tidak seharusnya menanggung beban terbesar dalam hal pembiayaan pertahanan. Pada KTT Den Haag 2025, sebagian besar sekutu berkomitmen untuk menginvestasikan 5 persen dari PDB setiap tahun untuk kebutuhan pertahanan utama, dan Trump menyebut keputusan tersebut sebagai "kemenangan besar."

Legalitas Penarikan Amerika Serikat dari NATO

Secara hukum, Amerika Serikat telah menjadi anggota inti NATO sejak aliansi ini didirikan. Meskipun demikian, Donald Trump sebelumnya mengungkapkan penolakannya terhadap kemungkinan penarikan diri dari NATO, yang terakhir kali disampaikan pada bulan Januari terkait ambisinya untuk mencaplok Greenland.

"Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2024 berupaya menempatkan batas hukum yang tegas terhadap setiap upaya di masa depan untuk menarik AS keluar dari NATO dengan melarang presiden melakukannya tanpa persetujuan dua pertiga mayoritas Senat atau melalui undang-undang yang disahkan oleh Kongres," ujar Ilaria Di Gioia, dosen senior hukum Amerika di Birmingham City University, kepada TIME pada Januari.

Di Gioia juga menekankan bahwa "Namun, batasan hukum tersebut masih jauh dari kokoh."

Gioia menjelaskan bahwa terdapat berbagai cara yang dapat digunakan Trump untuk mencari celah jika ia benar-benar ingin menarik AS keluar dari aliansi tersebut.

"Trump dapat mencoba menghindari pembatasan dari undang-undang tersebut dengan menggunakan kewenangannya sebagai presiden dalam urusan kebijakan luar negeri—sebuah pendekatan yang sebelumnya pernah ia singgung untuk mengabaikan batasan Kongres dalam penarikan diri dari perjanjian internasional," terangnya.

"Tidak jelas apakah ada pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat langkah itu di pengadilan. Pihak yang paling mungkin adalah Kongres sendiri, tetapi karena Partai Republik menguasai Senat, dukungan politik untuk mengajukan gugatan semacam itu belum tentu ada."

Jika hal itu terjadi, situasinya bisa berkembang menjadi konflik konstitusional antara cabang eksekutif dan Kongres, dengan pengadilan kemungkinan akan menjadi pihak yang menentukan.

Ia juga menambahkan bahwa Trump dapat membingkai penarikan dari NATO sebagai sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan nasional, dengan mengutip kewenangan luas sebagai Panglima Tertinggi (Pasal II, Bagian 2), tetapi hal tersebut memerlukan argumen yang kuat. Curtis Bradley, profesor hukum di University of Chicago, mengatakan kepada TIME bahwa terdapat preseden, merujuk pada keputusan Presiden Jimmy Carter untuk menarik diri dari perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan pada tahun 1978, yang kemudian diformalkan pada tahun 1980.\

Namun demikian, mengingat adanya Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2024, jika Trump menarik AS keluar dari NATO, hal tersebut tidak akan mudah dan kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Bradley menambahkan bahwa karena Mahkamah Agung sering berpihak pada pemerintahan Trump, Kongres mungkin akan kesulitan memenangkan perkara di pengadilan, tetapi reaksi hukum dapat muncul dari pihak lain.

"Jika ada kontraktor yang memiliki kerja sama dengan NATO dan dapat kehilangan uang akibat penarikan AS, itu akan menjadi kerugian ekonomi yang berpotensi memberi mereka dasar hukum untuk menggugat," kata Bradley.

Para ahli sepakat bahwa aspek hukum dalam hal ini masih belum jelas. Gioia menyatakan bahwa bahkan wacana keluarnya AS dari NATO saja sudah dapat merusak kepercayaan antarnegara anggota, melemahkan soliditas aliansi, serta mengurangi kredibilitas sistem pertahanan bersama.

Ia menambahkan bahwa pernyataan Trump yang terus mempertanyakan NATO berpotensi melemahkan daya tangkal terhadap pihak lawan, mengganggu perencanaan keamanan negara-negara Eropa, serta justru menguntungkan pihak yang menjadi lawan aliansi.

Sementara itu, Bradley menyebut NATO sebagai perjanjian pertahanan bersama paling penting sejak Perang Dunia II. Ia menilai bahwa keluarnya AS dari aliansi tersebut akan menjadi langkah yang sangat mengejutkan. Namun, menurutnya, yang lebih mungkin terjadi adalah ketegangan yang terus berlanjut antara AS dan NATO, bukan penarikan diri secara resmi.

Reaksi dari Sekutu

Sejumlah sekutu Amerika Serikat memberikan tanggapan terhadap pernyataan Donald Trump mengenai kemungkinan penarikan AS dari NATO. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang disebut secara khusus oleh Trump dalam wawancara dengan The Telegraph, merespons pernyataan tersebut pada Rabu pagi. Dalam wawancara itu, Trump kembali mengkritik Starmer, yang menolak untuk terlibat aktif dalam konflik di Iran kecuali dalam langkah-langkah defensif.

"Anda bahkan tidak memiliki angkatan laut. Peralatan Anda sudah tua, dan kapal induk yang Anda miliki tidak berfungsi," ujar Trump.

Namun, ia menolak untuk memberikan saran terkait kebijakan pertahanan Inggris.

"Saya tidak akan memberi tahu dia apa yang harus dilakukan---dia bisa melakukan apa pun yang dia mau, itu tidak masalah. Menurut saya, yang diinginkan Starmer hanyalah turbin angin mahal yang justru membuat harga energi melonjak."

Menanggapi kritik tersebut, Starmer menegaskan, "Apa pun tekanan terhadap saya dan pihak lain, apa pun kebisingannya, saya akan bertindak demi kepentingan nasional Inggris dalam setiap keputusan yang saya ambil dan itulah sebabnya saya sangat jelas bahwa ini bukan perang kami dan kami tidak akan terseret ke dalamnya."

Starmer juga menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap NATO dengan menyatakan, "NATO adalah aliansi militer paling efektif yang pernah ada di dunia. Aliansi ini telah menjaga kita tetap aman selama beberapa dekade," tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Finlandia Alexander Stubb menyatakan bahwa ia melakukan percakapan yang "konstruktif" dengan Trump pada Rabu sore.

"Kami bertukar pandangan tentang NATO, Ukraina, dan Iran. Penting untuk mencari solusi bersama atas masalah," ungkapnya.

Menteri Pertahanan Polandia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, menuturkan bahwa "kita harus tetap berkepala dingin" dalam menanggapi pernyataan Trump.

"Tidak ada NATO tanpa AS, tetapi juga tidak ada AS yang kuat tanpa sekutu," katanya, dan menambahkan bahwa aliansi tersebut 'bekerja dua arah'.

Menteri Pertahanan Lithuania, Robertas Kaunas, juga mengungkapkan kepada NBC News bahwa aliansi negaranya dengan AS "telah, sedang, dan akan tetap menjadi prioritas strategis". Di dalam negeri AS, pernyataan Trump juga menuai kritik. Senator Demokrat Mark Warner dari Virginia menyebut ancaman untuk keluar dari NATO sebagai langkah yang ceroboh dan berbahaya, serta mengatakan bahwa hal tersebut langsung menguntungkan pihak lawan.

"Aliansi tidak bersifat transaksional. Aliansi dibangun atas dasar kepercayaan, nilai-nilai bersama, dan kesadaran bahwa kita lebih kuat bersama daripada sendiri," katanya.

"Ribuan tentara sekutu telah bertugas bersama pasukan AS di Afghanistan dan banyak yang mengorbankan nyawa mereka. Untuk sekarang menyatakan bahwa aliansi ini adalah jalan satu arah bukan hanya salah---itu adalah penghinaan terhadap pengorbanan tersebut."