Seruan Menteri-Menteri Israel Buat Netanyahu Segera 'Caplok' Wilayah Tepi Barat

Hingga saat ini, Israel tampak menghindari aneksasi Tepi Barat dan Gaza akibat tekanan dari komunitas internasional yang mendukung pembentukan Negara Palestina

Para anggota senior parlemen dan menteri dari Partai Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu pada Rabu (2/7/2025) mendesak perdana menteri untuk menganeksasi Tepi Barat sebelum akhir masa sidang musim panas Knesset pada 27 Juli. Mereka menekankan bahwa Netanyahu harus memanfaatkan "pencapaian historis" yang diperoleh dari perang melawan Iran.

Dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 15 menteri dari Partai Likud serta Ketua Knesset Amir Ohana, mereka menyatakan, "Setelah pencapaian historis Negara Israel dalam menghadapi poros kejahatan Iran dan para simpatisannya, tugas ini harus diselesaikan dan ancaman eksistensial dari dalam harus dieliminasi untuk mencegah terjadinya pembantaian lain di jantung negeri ini."

Para politikus tersebut menambahkan bahwa "Kemitraan strategis, dukungan, dan sokongan dari Amerika Serikat (AS) dan Presiden Donald Trump telah menjadikan ini waktu yang tepat untuk melangkah maju dan memastikan keamanan Israel selama beberapa generasi ke depan."

Israel merebut Tepi Barat dari Yordania pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari, tetapi belum pernah secara resmi menganeksasinya. Pada tahun 2020, Israel mulai bergerak menuju aneksasi sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas yang diumumkan oleh Trump selama masa jabatannya, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Surat yang dikeluarkan pada Rabu itu mendapat sambutan positif dari Ketua Partai Religious Zionism yang berhaluan sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich. Dia yang juga menjabat sebagai menteri keuangan dan menteri dalam Kementerian Pertahanan untuk urusan administratif terkait Tepi Barat, menyatakan bahwa segera setelah perdana menteri memberikan perintah, dia siap untuk menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah tersebut tanpa menunggu lebih lama.

Perjanjian Abraham

Netanyahu dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada hari Senin (7/7). Pembicaraan mereka diperkirakan akan berfokus pada perang 12 hari melawan Iran dan usaha Trump untuk memediasi gencatan senjata di Gaza. Selama masa jabatannya yang pertama, Trump mengambil langkah untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang disambut gembira oleh para legislator sayap kanan di Israel.

Setelah gencatan senjata dengan Iran diberlakukan minggu lalu, Netanyahu dan Trump memberikan sinyal mengenai adanya kesepakatan regional yang lebih luas, yang diharapkan dapat mengakhiri konflik di Gaza.

Kesepakatan ini juga mencakup normalisasi atau perjanjian damai dengan negara-negara baru, termasuk kemungkinan Suriah, Lebanon, dan Arab Saudi. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan pekan lalu bahwa dia mengantisipasi pengumuman signifikan dalam waktu dekat tentang negara-negara baru yang akan bergabung dalam Abraham Accords, sebuah kesepakatan yang memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab dengan perantara AS.

Di sisi lain, Netanyahu menegaskan bahwa konflik dengan Iran telah menciptakan peluang untuk memperluas perjanjian damai secara signifikan. Sebelumnya, Israel dan Arab Saudi diyakini hampir mencapai normalisasi hubungan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza yang kini telah berlangsung selama 21 bulan. Salah satu tantangan utama dalam proses ini adalah tuntutan Arab Saudi agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.

"Hal ini perlu menjadi fokus utama."

Pada hari Rabu, Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, mengeluarkan pernyataan publik yang serupa mengenai aneksasi dalam pertemuannya dengan Yossi Dagan, pemimpin pemukim sekaligus kepala Dewan Regional Samaria.

Levin menyatakan, "Saya pikir periode ini, terlepas dari isu-isu saat ini, adalah masa kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan." Ia menegaskan, "Waktunya telah tiba untuk kedaulatan, waktunya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam hal ini tegas, jelas."

Levin menambahkan bahwa isu aneksasi harus menjadi prioritas utama. "Saya pikir hal ini realistis dan memungkinkan," ujarnya.

"Dan yang terpenting, ini untuk mewujudkan hak kita atas tanah ini. Tentu saja juga untuk berkontribusi pada keamanan dan memberikan keadilan bagi para pemukim serta gerakan permukiman yang pantas menjadi warga negara yang setara dalam segala hal, yang tinggal di permukiman yang merupakan bagian dari Negara Israel yang sepenuhnya berdaulat."

Pernyataan ini sejalan dengan seruan sejumlah menteri kabinet dan anggota Knesset dari koalisi yang meminta aneksasi atas Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang terungkap dalam konferensi sayap pemuda gerakan ultranasionalis Sovereignty Movement, Noar Ribonut, bulan lalu di Sderot.