Rakyat Greenland Lebih Pilih Denmark daripada Amerika Serikat

Greenland adalah daerah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa jika rakyat Greenland dihadapkan pada pilihan antara tetap bersama Denmark atau bergabung dengan Amerika Serikat (AS). Hasilnya, mereka memilih untuk tetap bersama Denmark.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan menjadi pernyataan paling tegas dari pejabat Greenland terkait rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk mencaplok wilayah tersebut.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa AS perlu "memiliki" Greenland demi kepentingan pertahanan terhadap Rusia dan China, bahkan Gedung Putih sempat mengusulkan untuk membeli pulau tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk aneksasi.

Denmark, sebagai sesama anggota NATO dengan AS, menganggap ancaman tersebut sangat serius. PM Frederiksen memperingatkan bahwa jika kekuatan militer digunakan, hal itu akan mengakhiri aliansi NATO.

Ketika Trump dimintai pendapat mengenai pernyataan Nielsen, ia menyatakan, "Itu masalah mereka, saya tidak setuju dengannya... Itu akan menjadi masalah besar baginya," seperti yang dilaporkan oleh BBC.

Greenland, meskipun memiliki kepadatan penduduk terendah di dunia, memiliki posisi strategis yang penting, terutama untuk sistem peringatan dini serangan rudal dan pemantauan lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Trump berulang kali menekankan pentingnya Greenland bagi keamanan nasional AS, bahkan tanpa bukti yang jelas, ia mengklaim bahwa wilayah tersebut "dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana".

Saat ini, AS telah menempatkan lebih dari 100 personel militer secara permanen di Pangkalan Pituffik di ujung barat laut Greenland, yang telah dioperasikan oleh AS sejak Perang Dunia II.

Berdasarkan perjanjian yang ada dengan Denmark, AS memiliki hak untuk menambah jumlah pasukan di Greenland tanpa batasan.

Namun, Trump menyatakan kepada para wartawan bahwa perjanjian sewa yang ada tidak lagi mencukupi dan menegaskan bahwa AS "harus memiliki" Greenland, serta bahwa "NATO harus memahami hal tersebut".

Dalam konferensi pers di Kopenhagen, Frederiksen mengecam apa yang ia sebut sebagai "tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima dari sekutu terdekat kami".

Ia juga memberikan peringatan bahwa "banyak indikasi menunjukkan bahwa bagian tersulit masih ada di depan". Sementara itu, PM Greenland menyatakan bahwa wilayahnya sedang menghadapi krisis geopolitik, tetapi kembali menegaskan sikap mereka dengan jelas.

"Jika kami harus memilih antara AS dan Denmark di sini dan saat ini, kami memilih Denmark," tegas Nielsen.

Ia menambahkan, "Satu hal harus jelas bagi semua orang. Greenland tidak ingin dimiliki oleh AS. Greenland tidak ingin diperintah oleh AS. Greenland tidak ingin menjadi bagian dari AS."

Konferensi pers di Kopenhagen berlangsung sehari sebelum Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, dan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke AS.

Mereka berencana untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Kunjungan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Greenland dalam konteks geopolitik saat ini, serta bagaimana hubungan antara negara-negara ini akan berkembang ke depan.

Dukungan NATO terhadap Denmark sangat penting

Dalam beberapa hari terakhir, negara-negara sekutu NATO Denmark, termasuk negara-negara besar di Eropa dan Kanada, telah mengungkapkan dukungan mereka kepada Denmark.

Mereka menekankan bahwa keputusan terkait hubungan Denmark dan Greenland sepenuhnya berada di tangan kedua negara tersebut.

Para sekutu juga menegaskan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan di wilayah Arktik. Namun, mereka menyatakan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara kolektif oleh semua negara sekutu, termasuk AS.

Selain itu, mereka menggarisbawahi pentingnya menghormati prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, seperti kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak terganggunya batas-batas negara.

Kekhawatiran mengenai masa depan Greenland kembali muncul setelah Trump menggunakan kekuatan militer terhadap Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro.

Sebelumnya, pada tahun 2019, Trump juga pernah mengajukan tawaran untuk membeli Greenland saat menjabat sebagai presiden pada periode pertamanya.

Namun, tawaran tersebut langsung ditolak dengan tegas karena Greenland dinyatakan tidak untuk dijual. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap sumber daya alam yang terdapat di Greenland semakin meningkat, termasuk mineral tanah jarang, uranium, dan bijih besi.

Sumber daya ini menjadi semakin mudah diakses seiring dengan mencairnya es akibat perubahan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Greenland memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar.