Eropa Dorong NATO Perkuat Arktik, Respons Klaim AS atas Greenland

Negara-negara Eropa mendesak NATO untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Arktik, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat menanggapi klaim Amerika Serikat terhadap Greenland.

Para pemimpin Eropa menyuarakan keyakinan bahwa peningkatan kehadiran NATO di kawasan Arktik sangat penting. Langkah ini diharapkan dapat meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya agar Washington tidak lagi merasa perlu "memiliki" Greenland demi alasan keamanan.

Isu ini mencuat setelah Trump pada 3 Januari menyatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Amerika Serikat "mutlak" membutuhkan Greenland. Ia beralasan pulau tersebut "dikepung kapal Rusia dan China". Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, yang mendesak Trump menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland.

Dalam pertemuan tertutup para duta besar NATO di Brussel pada Kamis, negara-negara anggota mencapai kesepakatan. Mereka menilai perlunya memperkuat postur aliansi di kawasan Arktik. Para diplomat menyebut bahwa negara-negara Eropa memandang pencarian kompromi dengan Trump sebagai opsi paling diinginkan.

Strategi Eropa Hadapi Klaim Greenland

Donald Trump berulang kali menyatakan Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ia menyoroti nilai strategis pulau tersebut bagi keamanan nasional. Klaim ini juga disebut penting untuk pertahanan "dunia bebas" dari ancaman China dan Rusia.

Menyikapi hal ini, negara-negara Eropa berupaya mencari solusi diplomatik. Mereka berharap penguatan NATO di Arktik dapat menjadi alternatif yang memuaskan kekhawatiran keamanan AS. Pendekatan ini menunjukkan upaya kolektif untuk menjaga stabilitas regional tanpa mengorbankan kedaulatan.

Pertemuan di Brussel menunjukkan keseriusan aliansi dalam menghadapi dinamika geopolitik ini. Tiga diplomat NATO menggambarkan suasana pertemuan 32 utusan aliansi itu sebagai "produktif" dan "konstruktif". Hal ini mengindikasikan adanya konsensus kuat di antara anggota NATO.

Opsi Penguatan Postur Aliansi di Arktik

Dalam pertemuan tersebut, berbagai opsi strategis dibahas untuk memperkuat kehadiran NATO di Arktik. Salah satu poin penting adalah pemanfaatan kemampuan intelijen. Tujuannya untuk meningkatkan pemantauan wilayah secara lebih efektif.

Selain itu, aliansi juga mempertimbangkan peningkatan belanja pertahanan khusus untuk kawasan Arktik. Pengerahan lebih banyak peralatan militer juga menjadi bagian dari rencana. Penambahan latihan militer di kawasan sekitar Arktik juga diusulkan untuk meningkatkan kesiapan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk menunjukkan komitmen NATO terhadap keamanan Arktik. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan jaminan yang kuat kepada Amerika Serikat. Ini sekaligus menegaskan bahwa kepentingan strategis di wilayah tersebut dapat dilindungi secara kolektif.

Penolakan Tegas Denmark dan Greenland

Mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede telah menegaskan bahwa pulau itu "tidak dijual". Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas Greenland terhadap klaim aneksasi. Kedaulatan dan otonomi wilayah menjadi prioritas utama bagi mereka.

Pada 4 Januari, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah gambar peta Greenland berwarna bendera Amerika Serikat di platform X dengan keterangan "SOON". Unggahan tersebut memicu kecaman keras. Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen menyatakan Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap keutuhan wilayah kerajaan.

Perdana Menteri Greenland saat ini, Jens-Frederik Nielsen, menyebut gambar tersebut tidak sopan. Pada Desember lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry kemudian menegaskan kembali tujuan Amerika Serikat untuk menjadikan pulau tersebut bagian dari wilayahnya, yang dikecam oleh Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen. Frederiksen dan Nielsen memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melakukan pengambilalihan, menuntut penghormatan atas keutuhan wilayah bersama Denmark dan Greenland.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan memperoleh otonomi pada 2009. Pulau terbesar di dunia ini tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Dengan kewenangan mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan domestik, Greenland memiliki posisi otonom yang kuat.

Sumber: AntaraNews