Kembali Memanas, India dan Pakistan Saling Tuding Soal Pengelolaan Senjata Nuklir

Kendati demikian, kedua negara telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sampai 18 Mei 2025.

India dan Pakistan saling tuduh mengenai pengawasan senjata nuklir pada Kamis (15/5), di mana kedua negara menyerukan agar komunitas internasional memperhatikan persenjataan nuklir negara tetangga masing-masing. Ketegangan ini muncul setelah konfrontasi militer yang paling serius antara keduanya dalam dua dekade terakhir.

Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, menyatakan senjata nuklir milik Pakistan perlu diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Di sisi lain, Pakistan menuduh India memiliki pasar gelap untuk bahan nuklir dan meminta agar komunitas internasional melakukan penyelidikan.

Konflik terbaru antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tingkat global akan kemungkinan terjadinya perang terbuka, sebelum akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu (10/5).

"Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada dunia: apakah senjata nuklir aman berada di tangan negara yang nakal dan tidak bertanggung jawab?" ucap Singh saat memberikan pidato di hadapan pasukan di sebuah pangkalan militer yang terletak di wilayah Kashmir yang dikuasai India, seperti yang dilaporkan CNA.

"Saya percaya, senjata nuklir Pakistan harus berada di bawah pengawasan IAEA."

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyatakan lembaga yang sama seharusnya menyelidiki kasus pencurian dan penyelundupan bahan nuklir serta radioaktif yang terjadi di India.

"Rangkaian insiden tersebut juga menunjukkan adanya pasar gelap untuk material sensitif berkegunaan ganda di dalam wilayah India," tambah Dar.

Gencatan Senjata

Eskalasi yang terjadi antara dua negara tetangga ini dimulai pada 7 Mei ketika India melancarkan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "kamp-kamp teroris" di Pakistan. Serangan ini menyusul insiden pada 22 April di wilayah Kashmir yang dikuasai India, yang menewaskan 26 orang. India menuduh Pakistan mendukung para militan yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Namun, pemerintah Islamabad dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan. Dalam waktu empat hari, pertempuran sengit berlangsung dengan penggunaan drone, rudal, dan artileri, yang mengakibatkan hampir 70 orang tewas, termasuk banyak warga sipil dari kedua belah pihak.

Baik India maupun Pakistan adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan merupakan anggota IAEA. Para menteri Pakistan secara konsisten menyatakan bahwa opsi nuklir tidak pernah dipertimbangkan dan bahwa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas senjata nuklir tidak pernah dipanggil selama konflik yang baru saja terjadi ini.

Kesepakatan Air

Para pemimpin dunia, mengingat potensi eskalasi yang lebih lanjut, telah menyerukan agar kedua pihak yang bertikai menjaga ketenangan. Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi yang pertama mengumumkan gencatan senjata.

Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, ketegangan di lapangan masih tetap tinggi. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dalam perbincangannya dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Rabu (14/5), mengekspresikan kekhawatirannya terkait pernyataan provokatif yang terus dikeluarkan oleh para pemimpin India. Ia menganggap pernyataan tersebut sebagai ancaman bagi perdamaian yang sangat rentan di kawasan ini.

Pada Kamis, Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menyatakan kesepakatan penting mengenai pengaturan aliran sungai yang sangat dibutuhkan Pakistan untuk konsumsi dan pertanian akan tetap ditangguhkan. Penangguhan ini akan terus berlanjut sampai terorisme lintas batas yang berasal dari Pakistan dihentikan secara kredibel dan permanen.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan, Dar, menekankan bahwa perjanjian tersebut tidak bisa diganggu gugat.

"Perjanjian itu tidak dapat diamendemen, maupun diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak kecuali kedua belah pihak sepakat," jelasnya di hadapan anggota parlemen.

Sejak tahun 2019, aktivitas militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India telah meningkat, terutama setelah pemerintahan nasionalis Hindu di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi terbatas wilayah tersebut dan memberlakukan pemerintahan langsung dari New Delhi. Wilayah Kashmir, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sepenuhnya diklaim oleh India dan Pakistan, yang telah terlibat dalam beberapa perang untuk memperebutkan wilayah tersebut sejak mereka meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.